Infografis
Suara.com - Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyerahkan pengelolaan terminal ke pihak swasta dinilai akan sulit berhasil.
"Karena potensi revenue yang akan diperoleh sebetulnya kecil. Bisnis pengelolaan terminal bus dan angkot itu tidak besar," kata Tulus saat dihubungi Suara.com, Minggu (20/3/2016).
Kalaupun ada terminal yang menjanjikan, hanya sebagian kecil saja yang kebetulan berlokasi di pusat lokas perbelanjaan atau mall. "Selebihnya, saya yakin tidak akan banyak menarik investor swasta untuk mau kelola terminal," ujar Tulus.
Sebagaimana diketahui, kebijakan pengelolaan terminal di Jakarta muncul akibat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuding Dinas Perhubungan tidak becus mengelola terminal angkutan umum di Jakarta. Sebab itu, pengelolaan terminal akan diserahkan kepada swasta. Selama ini, potensi pemasukan dari terminal belum dikelola secara modern dan profesional. Akibatnya, banyak kebocoran dalam penerimaan retribusi. Diharakan dengan dikelola swasta, potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jakarta akan optimal.
Di Jakarta, terdapat 23 terminal yang tersebar di lima wilayah. Setiap tahunnya PAD yang disetorkan dari pengelolaan terminal di Jakarta sebesar Rp 3 miliar.
