Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sepakat untuk membuat aturan yang lebih ketat untuk pejabat negara terkait kewajiban melaporkan harta kekayaannya.
Kedua lembaga tersebut sudah sepakat akan membuat aturan untuk menindak pejabat yang malas mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
"Kami bersama dengan Kementerian PAN akan membuat suatu peraturan mungkin dengan PP atau apa terkait sanksinya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (18/3/2016).
Aleks menjelaskan bahwa, bentuk sanksi masih akan dibahas. Namun, bukan tak mungkin pejabat yang membandel akan terhambat kariernya.
"Lebih ke administrasi misalnya penundaan jabatan atau pencopotan dari jabatan," katanya.
Mantan Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat tersebut mengakui bahwa sampai saat ini memang tak ada aturan yang tegas untuk menindak pejabat yang enggan melapor LHKPN. Sanksi lebih diserahkan pada masing-masing instansi.
"Kita dorong dibuat peraturan pemerintah atau semacam itu supaya ada keteraturan pemberian sanksi itu," kata Alex.
Menpan-RB Yuddy Chrisnandi sepemikiran dengan KPK soal sanksi ini. Dia menilai, pejabat yang tak transparan dengan kekayaannya memang layak dipersulit kenaikan jabatannya.
"Kalau tergolong pejabat tinggi pemerintahan, mereka kan akan ikut dalam proses kenaikan jabatan. (Nanti mereka) tidak bisa diusulkan ke tim penilai akhir," kata Yuddy.
Kementerian PAN-RB, kata dia, siap bekerja sama dengan KPK dalam memberikan penindakan. Yuddy mengaku tak akan segan memberikan sanksi tegas.
