Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, tidak akan ada perubahan syarat pengajuan calon kepala daerah melalui jalur perseorangan atau independen.
"Nggak ada perubahan. Kemarin (di) rapat kabinet terbatas kita nggak berubah itu," kata Luhut, usai memberi kuliah umum di Institut Teknologi Bandung (ITB), di Bandung, Jumat (18/3/2016).
Luhut menekankan bahwa pemerintah bersikap untuk tetap pada ketentuan yang sudah ada sekarang mengenai syarat minimal jumlah dukungan yang harus dikumpulkan oleh calon kepala daerah non-parpol.
Sebelumnya diberitakan, DPR mewacanakan untuk menaikkan syarat minimal dukungan yang harus dipenuhi calon kepala daerah independen. Syarat yang semula pada angka 6,5 persen, akan diubah menjadi 10-15 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT).
Wacana kenaikan syarat jumlah dukungan tersebut pun lantas dikaitkan dengan keputusan majunya Gubernur DKI Jakarta petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menjadi calon Gubernur DKI untuk Pilkada 2017. Kenaikan syarat tersebut pun dihubung-hubungkan sebagai langkah untuk menjegal Ahok.
Sehubungan dengan itu, Luhut berpendapat bahwa kejadian yang ada sekarang ini merupakan fenomena baru dalam pemilihan kepala daerah. Menurutnya, Ahok merupakan sosok pemimpin baru yang bisa membuat perubahan dan disukai oleh warganya.
Purnawirawan jenderal TNI tersebut pun mengatakan bahwa seharusnya fenomena ini dijadikan bahan evaluasi oleh berbagai pihak, termasuk oleh partai politik.
"Kenapa ini terjadi? Kok orang maunya ke Ahok?" kata Luhut.
Luhut berpendapat, warga saat ini sudah tidak peduli lagi dengan perbedaan suku, agama, atau asal daerah pemimpin yang akan dipilih. Menurutnya, selagi calon pemimpin itu bisa menyejahterakan masyarakat, maka rakyat akan memilihnya.
"Ke depan akan terus seperti itu," tandas Luhut. [Antara]
