Infografis
Suara.com - Dua waria bersama pendampingnya mendatangi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Tujuannya, mereka ingin melaporkan Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Anggota Fraksi PKS Tiffatul Sembiring.
Tifatul dilaporkan atas cuitanya di twitter yang dianggap menyinggung komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).
"Kita ingin minta pembelaan saja," kata salah satu waria, Amira di DPR, Senin (16/3/2016).
Selain itu, dia memberikan selebaran yang isinya mengkampanyekan LGBT. Dalam selebaran itu, berisi bahwa kelompok minoritas waria sudah ada sejak Tahun 1969 dengan terlebih dulu bernama wadam. Mereka pun tergabung dalam Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) yang difasilitasi oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin.
Dalam selebaran itu, juga disebutkan mereka sudah diakui pemerintah lewat Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2002 terkait kelompok minoritas, dengan jaminan rasa aman atas hak kebebasan dalam Pasal 28 UUD 1945.
Atas hal itulah, mereka menuntut beberapa hal atas pernyataan Tifatul. Pertama, meminta perlindungan dan advokasi dari Komnas HAM, mendesak MKD memberi teguran dan sanksi ke Tiffatur terkait penyataannya dan meminta kepolisian menindaklanjuti pernyataan tersebut sebagai hate speech.
Namun, kedatangan mereka tidak membuahkan apa-apa. Salah satu staf di MKD nenyebutkan bahwa laporan tersebut belum dapat diproses karena belum memenuhi syarat kelengkapan dokumen. Pihak MKD kemudian memberikan buku prosedur pelaporan ke perwakilan waria tersebut.
"Mereka ke sini cuma konsultasi. Kita kasih panduan, jadi kalau mereka mau lapor syarat-syaratnya sudah lengkap,"
Untuk diketahui, Tifatul Sembiring sempat mengeluarkan pernyataan yang membuat heboh netizen. Dalam akun Twitternya @tifsembiring, lelaki kelahiran Bukittinggi itu berkicau tentang homoseksual.
"#RenunganJumat: Nabi saw bersabda: Siapa yang kalian dapati mengerjakan perbuatan kaum Luth (homoseksual), maka bunuhlah.. HR Ahmad.," tulis Tifatul.
