Infografis
Suara.com - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengungkap celah yang dapat menjegal langkah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju ke bursa Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2017 melalui jalur independen.
"Seperti misalnya dia memanfaatkan PPSU kumpulkan KTP ya nggak boleh. Kan dia dibayar sama pemerintah (PPSU)," ucap Taufik di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2016).
PPSU ialah Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum yang bekerja untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ketika ditanya apakah Taufik memiliki bukti kalau Ahok memanfaatkan PPSU untuk mengumpulkan fotokopi KTP, Taufik menjawab secara diplomatis.
"Ya nantilah dibukanya," kata Taufik sambil tertawa.
Lebih jauh, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini juga menyinggung dana yang digunakan untuk relawan Teman Ahok.
"Terus booth di mal-mal itu dananya darimana? Hitung saja harga sewa per hari berapa, terus dikali setahun. Itu uang dari mana? Apa mall nyumbang? Itu bisa dipertanyakan nanti. Itu masuk gratifikasi," kata Taufik.
"Jadi banyak yang harus diantisipasi sama timnya Ahok," Taufik menambahkan.
Sejauh ini, relawan Teman Ahok sudah berhasil mengumpulkan fotokopi KTP warga Jakarta sedikitnya 777.957 lembar.
Penggalangan dukungan ini untuk memuluskan langkah Ahok maju ke Pilkada DKI Jakarta melalui jalur independen bersama Heru Budi Hartono.
Selain didukung relawan Teman Ahok, Ahok juga didukung oleh Partai Nasional Demokrat. Mereka bekerjasama mengawal langkah Ahok.
