"Intinya kami ingin menagih janji. Kami sampaikan juga Kritik kepada Gubernur DKI Jakarta yang sekarang dalam memajukan jakarta yang hanya untuk orang kaya. Yang miskin dipinggirkan. Ini tidak ada kaitannya dengan pilkada, mohon jangan ada bias. Kami murni Tagih janji dan kenyataannya rakyat miskin tergurus," ujar Gugun.
Cara penggusuran yang dilakukan Ahok ini yang diprotes oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta. Perwakilan JRMK Jakarta Kokom mengatakan program penggusuran yang dilakukan pemprov DKI Jakarta sekarang berbeda dengan yang dilakukan pada masa kepemimpinan Jokowi. Cara yang dilakukan Ahok tidak lebih baik dari yang dilakukan Jokowi.
"Kalau Jokowi dulu ada ngomong dulu, ngobrol dulu, kalau Ahok ga ada, kasih surat langsung gusur. Waktu itu, di rusunawa waktu jaman Jokowi 30 tahun bisa dibuat surat (kepemilikan). Kalau ini seumur hidup bayarnya," kata Kokom.
Sementara itu, Perwakilan Serikat Becak Jakarta (Sebaja) Rasdullah juga mempertanyakan haknya dari Pemprov DKI dalam pemenuhan kehidupan layak. Sebab, pemprov DKI Jakarta kerap melakukan penggarukan becak yang berada di Jakarta. Jika memang ingin ditertibkan, Rasdullah pun siap, namun dengan pembatasan yang jelas dan bukan malah dihilangkan sama sekali.
"Saya ke sini ke LBH, kita minta perlindungan. Makannya temen-temen datang ke mari untuk minta bantuan. Tukang becak bukan untuk mencari kekayaan hanya kebutuhan hidup. Alasannya ada Pergub, tapi kita ada aturan yang lebih tinggi yaitu UUD 45 untuk hidup layak," kata Rasdullah.