Infografis
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said membolehkan pihak swasta pemilik perusahaan pembangkit listrik (Independent Power Producer/IPP) terlibat dalam program Indonesia Terang.
"Saya kira nanti swasta akan bisa masuk dan mereka akan berperan untuk menyediakan energi dalam program Indonesia Terang," kata Sudirman selepas Rapat dengan pihak Kamar Dagang Indonesia di Gedung Kadin, Jakarta, Kamis (10/3/2016).
Jika pihak swasta menyediakan energinya, lanjut dia, pemerintah akan memberikan subsidi bagi masyarakat dengan tujuan harganya yang terjangkau oleh pelanggan.
"Jadi, nanti pemerintah akan masuk dan memberikan subsidi untuk masyarakat, bukan untuk pengusaha karena rakyat belum mampu untuk membeli dengan harga yang mahal," ujarnya.
Khusus untuk wilayah timur Indonesia dalam Program Indonesia Terang ini akan diprioritaskan menggunakan energi baru, terbarukan, dan konversi energi (EBTKE). Khususnya bagi wilayah dengan geografis kepulauan dengan pengelolaan yang fleksibel.
"Jadi, yang mengelola itu nanti siapa, ya, tergantung, kalau kalian itu kuat, ya, PLN yang kelola," ucapnya.
PLN saat ini sedang melakukan pengkajian untuk menentukan energi apa yang sesuai untuk tiap daerah tersebut. Kementerian ESDM telah menugasi dua direktur regional PT PLN (Persero) yang akan menangani enam provinsi sebagai langkah mewujudkan Indonesia terang di Indonesia Timur.
Sementara, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan bahwa untuk program Indonesia Terang, pembangkit listriknya akan disesuaikan dengan potensi wilayah setempat.
"Makannya, kami menginstruksikan agar ada penyusunan data potensi energi apa yang bisa dikembangkan, per pulau bukan per provinsi seperti sekarang seperti jika ada panas bumi, ya, dikembangkan, ada potensi air, ombak, biomassa, atau surya itu yang dikembangkan di sana," ujar Rida melalui pesan singkat.
Cara dengan memanfaatkan potensi lokal tersebut akan didorong oleh Kementerian ESDM. Pasalnya, harga produksi dan jualnya lebih ekonomis.
"Memang benar kata Pak Menteri bahwa dengan pemanfaatan potensi lokal, bisa lebih murah, jadi nanti skemanya bisa PLN menyediakan energinya, atau kerja sama dengan IPP dengan membeli listrik yang dihasilkan," tutur Rida.
Sementara itu, ketika ditanya adanya kemungkinan PLN menetapkan tarif sendiri dengan melalui skema seperti itu, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan bahwa hal tersebut memungkinkan dan bahkan bisa lebih murah.
"Bisa saja, seperti di Batam itu PLN membentuk enam perusahaan bersama dengan pemda dan DPRD punya tarif sendiri sama juga di Tarakan. Dengan pemanfaatan potensi lokal, diharapkan harganya lebih murah," ucap sudirman di Gedung Kadin. (Antara)
