Presiden Jokowi Jelaskan Masalah Serius BPJS

Kamis, 10 Maret 2016 | 20:45 WIB
Presiden Jokowi Jelaskan Masalah Serius BPJS
Serikat Rakyat Miskin Indonesia berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta, Rabu (19/20), soal BPJS [Suara.com/Bowo Raharjo]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
Pelaksanaan program kesehatan masyarakat dan proses pendistribusian kartu perlindungan sosial yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Program Keluarga Harapan masih terus diupayakan agar dapat terdistribusikan dengan terus memperbarui data agar tepat sasaran.
 
"Saya hanya ingin mengklarifikasi beberapa persoalan yang berkaitan dengan BPJS, termasuk di dalamnya ada distribusi Kartu Indonesia Sehat dan juga mengenai Kartu Indonesia Pintar," kata Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/3/2016).
 
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Direktur Utama BPJS Fahmi Idris .
 
Belakangan, distribusi  kartu perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah tidak berjalan baik. Menanggapi hal itu, Menko Puan mengatakan pendistribusian kartu perlindungan sosial kurang lancar karena saat ini kementerian tengah melakukan perbaikan secara teknis.
 
"Untuk pendistribusian KIS sudah 90 persen terlaksana dan insya Allah sampai nanti Maret-April  ini semua selesai. Bahkan verifikasi, validasi data juga kami update terus sehingga memang hanya penerima yang berhak yang akan mendapatkan KIS," ujar dia.
 
Dalam kesempatan yang sama, Mensos Khofifah mengatakan tahun ini, penerima KIS bertambah menjadi 92 juta, terdiri dari 92 juta untuk masyarakat dan 400 ribu untuk bayi yang baru lahir dari keluarga kurang mampu. Pada posisi saat ini, pemerintah sudah bisa menyiapkan sekitar 35 persen dari 40 persen data untuk keluarga kurang mampu, dan sementara KKS itu sendiri menyasar sekitar 25 persen keluarga kurang mampu. 
 
"Harapannya adalah 40 persen ini bisa mendapatkan berbagai program perlindungan sosial apakah KKSKIPKIS, ataupun PKH," kata Khofifah.
 
Fahmi Idris‎ menjelaskan Presiden memberikan perhatian terhadap distribusi KIS dan juga mengenai isu BPJS yang mengalami pailit. 
 
"Bapak Presiden sangat memberi perhatian karena ini telah menjadi opini.  Jangan sampai membuat gelisah baik itu rumah sakit kemudian tenaga kesehatan," kata Fahmi.
 
Fahmi menegaskan kondisi keuangan BPJS antara pemasukan dan pengeluaran saat ini dalam keadaan seimbang. Fahmi menambahkan pemasukan BPJS bersumber dari dua hal, iuran peserta dan sumber dana lain (alokasi dana) sehingga masalah kekurangan dana dapat teratasi
 
"Masyarakat tidak usah khawatir tentang isu defisit ini karena pada dasarnya balance sheetnya sudah kita persiapkan sejak 6 bulan yang lalu," kata Fahmi.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI