Infografis
Suara.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap persoalan pendirian Gereja Katolik Santa Clara di Bekasi, Jawa Barat, diselesaikan dengan kepala dingin.
Ia meminta masyarakat menghindari pengerahan massa. apalagi tindak kekerasan dalam menyelesaikan perselisihan.
“Kita semua wajib menjaga kerukunan antarumat beragama dari provokasi pihak-pihak yang akan membenturkan antarsesama umat beragama,” kata Lukman Hakim Saifuddin dalam siaran pers, Rabu (9/3/2016).
Untuk mengatasi masalah, Lukman Hakim mendukung Wali Kota Bekasi mengambil langkah proaktif dengan mengadakan musyawarah bersama pihak-pihak yang keberatan dengan pendirian gereja.
Selain itu, musyawarah juga melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota dan Kantor Kementerian Agama setempat. Dari situ diharapkan muncul rumusan kesepakatan terbaik.
"Jika kesepakatan tak tercapai, pihak- pihak yang berkeberatan bisa menempuh jalur hukum melalui pengadilan setempat," kata Lukman Hakim.
Lukman Hakim turut aktif menyelesaikan persoalan ini. Ia telah menelaah laporan dari lapangan bahwa pihak gereja telah mendapatkan izin mendirikan bangunan sejak Juni 2015 dan memenuhi semua aspek legalitas pendirian gereja. Dengan demikian, katanya, rencana pendirian rumah ibadah itu secara hukum dapat diteruskan.
Selanjutnya, Lukman Hakim mengarahkan jajarannya agar konsisten di jalur hukum dalam menyelesaikan persoalan ini. Alasannya, Indonesia adalah negara hukum sehingga ketentuan norma dan prosedur hukum harus ditegakkan. Namun penegakan hukum itu dilakukan dengan cara yang produktif.
“Saya telah mengintruksikan kepada jajaran Kemenag Bekasi untuk senantiasa berpatokan pada asas legalitas. Namun kita juga terus melakukan pendekatan persuasif kepada pihak-pihak terkait agar persoalan ini segera bisa ditemukan solusinya,” kata dia.
Lukman Hakim mengingatkan izin pendirian rumah ibadah sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menag dan Mendagri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Di situ sudah dijelaskan secara detail terkait persyaratannya.
