Infografis
Suara.com - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan negaranya telah memperkecil hulu ledak nuklir untuk dipasang pada peluru kendali balistik dan memerintahkan peningkatan kekuatan dan ketepatan pada persenjataan, kata media setempat, Rabu (9/3/2016).
Kim telah menyerukan militernya harus siap untuk meningkatkan serangan pendahulu melawan Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan dan siap untuk menggunakan senjata nuklir, meningkatkan keinginan untuk bertempur setelah mendapat sanksi PBB dan bilateral.
Pasukan tentara AS dan Korea Selatan memulai latihan militer besar-besaran pekan ini, yang disebur Utara sebagai "gerakan perang nuklir" dan mengancam akan membalas dengan serangan habis-habisan.
Pernyataan Kim yang disiarkan pada Rabu (9/3/2016) langsung menyebutkan klaim itu, yang sebelumnya dilakukan berulang-ulang di media setempat, bahwa mereka berhasil memperkecil hulu ledak nuklir untuk dipasang pada peluru kendali balistik, yang banyak dipertanyakan.
"Hulu ledak nuklir telah dibuat sesuai standar agar cocok untuk dipasang pada peluru kendali balistik dengan memperkecilnya," kata KCNA mengutip pernyataan Kim Jong-un yang memeriksa hasil kerja pekerja nuklir.
Ia menambahkan "ini bisa disebut penangkal nuklir yang sesunguhnya." "Dia menekankan pentingnya konstruksi yang lebih kuat, ketepatan dan senjata nuklir yang diperkecil dan pengiriman peralatan mereka," kata KCNA.
Kim juga memeriksa hulu ledak nuklir yang dirancang untuk reaksi termo-nuklir, kata KCNA, mengacu pada bom hidrogen yang diakui negara itu telah diuji pada Januari.
Korea Utara melakukan percobaan nuklir keempat pada 6 Januari dan mengaku telah meledakkan bom hidrogen yang diperkecil, yang dibantah oleh banyak pakar dan pemerintah Korea Selatan serta Amerika Serikat. Ledakan yang terdeteksi dari uji bom itu terlalu kecil untuk mendukung klaim tersebut, kata para pakar pada saat itu.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memberikan sanksi baru yang keras pada negara yang terisolasi itu pada pekan lalu karena uji coba nuklir. Korea Utara meluncurkan roket jarak jauh pada Februari yang memicu kecaman internasional dan sanksi dari pesaingnya, Korea Selatan.
Pada Selasa, Korea Selatan mengumumkan langkah-langkah lebih lanjut yang bertujuan untuk mengisolasi Utara dengan memasukkan ke dalam daftar hitam individu dan badan yang menurutnya terkait dengan program senjata Pyongyang.
Tiongkok juga meningkatkan tekanan terhadap Korea Utara dengan mencegah salah satu dari 31 kapal dalam daftar hitam kementerian perhubungannya.
Tapi panel PBB yang dibentuk untuk memantau sanksi berdasarakan resolusi Dewan Keamanan sebelumnya yang diadopsi pada 2009 mengatakan dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada Selasa bahwa ada "pertanyaan serius tentang keampuhan sanksi dari pemerintah PBB saat ini." Korea Utara telah "efektif dalam menghindari sanksi" dengan terus terlibat dalam perdagangan terlarang, "difasilitasi oleh rendahnya tingkat pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan oleh Negara Anggota," kata Panel Ahli.
"Alasannya beragam, tapi termasuk kurangnya kemauan politik, undang-undang yang tidak memadai, kurangnya pemahaman tentang resolusi dan prioritas rendah," katanya, mengacu pada penegakan lengkap hukuman. (Antara)
