Infografis
Suara.com - Pemerintah Bangladesh tengah menunggu hasil keputusan pengesahan Islam sebagai agama resmi negara. Sengketa 'agama negara' ini sudah berjalan di pengadilan sejak 28 tahun lalu.
Selama itu Bangladesh tidak mempunyai agama resmi negara. Keputusan Islam sebagai agama negara diputuskan oleh pengadilan.
Tahun 1971 konstitusi Bangladesh awalnya menyatakan semua agama adalah sama di mata negara. Namun, penguasa militer saat itu, Hussain Mohammad Irsyad mengamandemen UU negara. Tahun 1988 Islam menjadi agama negara saat itu.
Hanya saja ada 12 warga negara yang protes mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Mereka meminta amandemen UU dibatalkan. Hanya saja mereka tidak memaksakan diri untuk menang.
"Setelah mengajukan kasus ini, kami menyadari bahwa itu tidak akan menguntungkan bagi kita. Jadi kita tidak akan bergerak lebih jauh," kata pimpinan kelompok itu, Shahriar Kabir kepada Reuters, Senin (7/3/2016).
Saat ini Perdana Menteri Sheikh Hasina ingin melanjutkan pengubahan konstitusi. Bangladesh tetap menjadi negara berprinsip sekularisme yang menerima berbagaimacam agama. Namun Bangladesh tetap menjadi Islam sebagai agama resmi negara.
Pengesahan pengadilan sebagai dasar upaya untuk menyelesaikan kontradiksi. Pengadilan Tinggi akan memutuskan kasus itu 27 Maret medatang.
"Ini akan memakan waktu lama untuk mendapatkan keputusan apapun," kata Rana Dasgupta, seorang jaksa pemerintah.
"Sifat dari kasus ini memakan waktu. Pengadilan Tinggi akan terus mendengar dari kedua belah pihak dan kemudian akan memberikan putusannya."
Langkah ini untuk menegaskan kembali Bangladesh sebagai negara sekuler muncul di tengah gelombang kekerasan kelompok radikal dalam beberapa bulan terakhir. Termasuk serangkaian serangan bom terhadap masjid dan kuil-kuil Hindu. Beberapa serangan, termasuk pembunuhan seorang pendeta Hindu diklaim dilakuakan ISIS.
