Suara.com - Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memilih Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjadi calon pasangannya di Pilkada Jakarta tahun 2017.
Ahok pun menjawab pertanyaan tersebut. Ternyata alasan Ahok memilih mantan wali kota Jakarta Utara periode 13 Januari 2014 sampai 2 Januari 2015 itu bukan cuma soal popularitas.
"Wali kota saya cek nggak pernah meres. Nggak pernah macem-macem. Pernah minta mundur dari PNS. Bagi saya cuma mau buktikan ada PNS yang jujur namanya Heru. Dicek saja. Kalau dia bagus bisa orang mulai dipercaya. Ada PNS baik. Kepercayaan itu lebih penting," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/3/2016).
Ahok mengatakan sudah memeriksa rekam jejak Heru selama mengabdi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ahok tidak menemukan catatan penyimpangan yang dilakukan lelaki berusia 50 tahun itu.
"Semua orang pasti cari tahu siapa sih Heru. Dia korupsi apa nggak waktu jadi wali kota dia meres PNS gak sih? Muda loh. Kenapa Heru terpilih? Anak 23 tahun sudah kerja. Istri kerja. Gak ada kasus udah dipanggil BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) berapa kali. Aku enggak pernah denger dia berkasus sama UPS," katanya.
Ahok memilih Heru demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap PNS.
"Kan aku udah bilang konsisten mau pilih PNS untuk membangkitkan kepercayaan. Aku kan ada misi membangkitkan kepercayaan. Kita harap birokrat baik. Kita harapkan ada parpol baik. Kalau ini dipercaya kembali oleh rakyat maju negara ini," kata Ahok.
Ahok mengatakan Heru siap mengundurkan sebelum mendaftar sebagai pasangan calon ke KPUD DKI Jakarta.
"Pak Heru yang siap berhenti. Nah Heru siap, dia bilang, saya udah mau berhenti, kalau bapak udah nggak jadi gubernur, dia bilang aku juga berhenti pak, kalau udah nggak jadi gubernur mungkin nanti aku dibuang orang Pak Heru ngomong begitu. Nah aku pikir, seleksinya oke ni orang. Ya kita wawancara nggak langsung ajak dia ketemu," kata Ahok.
Ahok optimistis maju lewat jalur non partai politik dengan dukungan komunitas Teman Ahok yang sekarang berjuang menghimpun fotokopi KTP dan tandatangan warga Jakarta untuk memenuhi syarat yang ditetapkan KPUD. Jumlah fotokopi dan tandatangan yang sekarang terkumpul sebenarnya sudah melebihi batas.