Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana meminta kepada Komisi Pemeberantasan Korupsi tak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Hal ini dikatakan Lulung saat menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan yang mengatakan pihaknya kesulitan menaikkan status kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat.
"Kita bilang penegak hukum harus yang benar, jangan takut ada konspirasi kekuasaan. Kata Haji Lulung penegak hikum harus benar-benar jangan takut sama konspirasi kekuasaan," ujar Lulung saat dihubungi wartawan, Rabu (2/3/2016).
Politisi PPP ini juga meminta kepada Basaria apabila mengatakan tak ada dugaan korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI maka pernyataan tersebut harus disampikan di hadapan publik dengan cara menggelar konferensi pers.
"Basaria Panjaitan kan salah satu komisioner, harusnya dia resmi jumpa pers, karena dia nanganin kasus dugaan korupsi, terhadap Sumber Waras, harunya jangan pernyatan pribadi," jelas Lulung.
Lebih lanjut, saat puluhan anggota DPRD DKI Jakarta menyambangi KPK beberapa waktu lalu, Lulung memang mendapatkan informasi kalau lembaga antirasuah belum mampu meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan.
"Rakayat ini udah pintar sudah cerdas tentang kerugian negara terhadap LHP BPK, KPK meminta audit investigasi kepada KPK, jangan seperti pribadi dia menjelaskanya, jangan membuat masyarakat, rakyat Jakarta semakin bingung," kata Lulung.
"Jadi dengan komentar dia jadi dibingungkan masyarakat Jakarta dengan komentar Basaria Panjaitan. Ini ada apa Basaria Panjaitan?" Lulung menambahkan.
Kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini terindikasi mengakibatkan kerugian Rp191 miliar pada anggaran APBD Perubahan 2014.
