Infografis
Suara.com - Ketua tersingkir partai politik terkemuka di kota terbesar di Pakistan menghadapi penyelidikan atas tuduhan percakapan seksual di tengah sekelompok staf laki-laki dan perempuan.
Polisi di Karachi, Pakistan, Sabtu (Minggu WIB), mengungkapkan bahwa Ketua Gerakan Oaumi Muttahida (MOM) Altaf Hussain merekam penjelasan persetubuhan ke kalangan pekerja di Karachi melalui telepon dari London, Inggris.
Seorang perempuan yang melihat tayangan dalam jaringan berisi dugaan pembicaraan seksual tersebut melapor kepada polisi yang belum mengajukan sangkaan terhadap Hussain.
"Kami meregistrasi kasus Altaf Hussain itu dan 20 rekan separtainya di bawah tuduhan mengucapkan kata-kata tidak senonoh di depan publik setelah seorang perempuan bernama Nasreen melaporkan tindakan mereka," kata pengawas senior Kepolisian Malir, Karachi, Rao Muhammad Anwar.
Dalam laporannya kepada pihak berwajib, Nasreen menuliskan bahwa dia menjelajahi internet pada saat dia mendapati video klip Hussain menyapa sekelompok staf pria dan wanita.
"Dia memublikasikan penuturan perempuan tentang hubungan seksual antara pria dan wanita. Para pekerja di lingkungan patainya mengulang-ulang penuturan itu. Sepertinya saat itu dia sedang mabuk," ujarnya.
Anwar menyatakan para pemimpin MQM lainnya, termasuk beberapa anggota parlemen dan kandidat Wali Kota Karachi dari partai itu menghadapi penyelidikan atas beberapa tuntutan, seperti menyelenggarakan pertemuan dan mengulangi kata-kata Hussain.
Namun seorang juru bicara MOM menanggapi balik bahwa investigasi tersebut menyalahi undang-undang.
"Partai kami taat hukum yang memegang teguh perjuangan secara damai dan jenis kasus yang dihadapi jajaran pemimpin partai melawan hukum di negara ini. Kami akan menghadapinya di pengadilan," kata Aminul Haq yang juga tersangkut kasus itu.
Pihak partai tersebut menolak mengomentasi tuduhan-tuduhan itu.
Percakapan di muka umum tentang seksual merupakan hal tabu di Pakistan sebagai negara besar muslim konservatif.
MQM yang dikendalikan Hussain dari London merupakan partai politik terkemuka di Karachi, kota berpenduduk 20 juta jiwa itu.
Partai itu merepresentasikan komunitas entnis kaum migran dan menjadi partai terbesar keempat di majelis rendah parlemen dengan menempatkan 23 anggotanya.
Namuan partai itu telah lama dipersalahkan atas kekerasan etnis di Karachi dan berkali-kali melakukan bentrokan dengan aparat berwenang.
Pengadilan memutuskan larangan secara komplit atas penyiaran atau publikasi perkataan Hussain di media nasional. (Antara)
