Infografis
Pengacara warga Kalijodo, Razman Arif Nasution, membantah ada preman yang mengintimidasi warga agar menolak pindah dari Kalijodo ke rumah susun yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Terkait dengan adanya intimidasi, itu hanya provokatif, tidak benar ada preman yang mengintimidasi," kata mantan pengacara Komisaris Jenderal Budi Gunawan di Kaijodo, Kamis (18/2/2016).
Sebagian warga yang menolak direlokasi pemerintah, katanya, karena mereka memang ingin tetap tinggal.
"Tidak benar itu, ada warga yang ditahan untuk tidak pindah, jangan mau patuh dengan edaran dari gubernur, itu tidak ada," ujar Razman.
Razman menyesalkan sikap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tidak mau berdialog langsung dengan warga. Kemudian, Ahok malah menginstruksikan kepada wali kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara untuk menerbitkan surat peringatan pertama kepada warga agar mengosongkan lahan dalam tempo tujuh hari.
"Jika SP 1 dikeluarkan, tapi nggak mau dialog, kemudian mengatakan mau bongkar sendiri atau SP 2, lalu SP 3, lalu dibongkar (aparta) apa maksudnya," kata Razman.
Sebelumnya, Ahok mendapatkan laporan yang menyebutkan sebagian warga Kalijodo mendapat ancaman dari preman agar mereka menolak direlokasi ke rumah susun.
"20 orang sudah daftar (rumah susun), tapi sebagian diancam nggak boleh daftar. Beberapa orang takut mendaftar," ujar Ahok usai rapat koordinasi rencana penutupan kawasan prostitusi Kalijodo bersama dengan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana di Mapolda Metro Jaya, Rabu (17/2/2016)
Sementara itu, menurut data Kecamatan Penjaringan, sampai hari ini tercatat sebanyak 35 kepala keluarga yang mendaftar menjadi penghuni rumah susun.
Di Kalijodo, total kepala keluarga ada 1.340. Jumlah warga yang tinggal di sana ada 3.052 orang yang tersebar di RT 1, 3, 4, 5, dan 6 yang seluruhnya berada di RW 5.
