Infografis
Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyarankan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas agar pelaksanaan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas nanti dapat dikontrol.
"Dibentuk dan mempunyai peran mendasar untuk memberikan konsultasi dan pendampingan kepada pemerintah dan swasta dalam melaksanakan program-program yang terkait disabilitas secara efektif," kata Ketua Komnas HAM, Nur Kholis, dalam rapat pembahasan Pandangan Umum Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas dengan Komite III DPD RI di gedung DPD, Jakarta, baru-baru ini.
Selain itu, kata Nur Kholis, Komisi Nasional Disabilitas juga penting untuk menerima pengaduan berbagai kasus pelanggaran terhadap hak penyandang disabilitas.
Komisi ini, katanya, juga diperlukan untuk membuat berbagai pengkajian komprehensif serta membantu pemerintah dalam membuat laporan kepada komisi disabilitas PBB.
Dalam rapat pembahasan di DPD, Nur Kholis juga menjelaskan kronologis pengawalan RUU Penyandang Disabilitas terkait pola pengaturan RUU, pendataan, pemetaan, pelayanan sosial, sampai aksesibilitas ke pekerjaan dan pendidikan.
“Kami perlu memandang disabilitas sebagai bentuk interaksi sosial yang tercermin dalam lingkungan. Para penderita disabilitas perlu pemenuhan kebutuhan berdasar kepada pemenuhan HAM dan berbasis pada prinsip persamaan atau equality,” katanya.
“Para disabilitas tidak diberikan hak untuk membela diri dan memperoleh second opinion," Nur Kholis menambahkan.
Ketika ditanyakan soal pendataan dan pemetaan penyandang disabilitas, Nur Kholis menjelaskan bahwa survei yang ada belum mampu merepresentasikan dengan baik prevalensi disabilitas di ranah mental, emosional, dan intelektual (terutama autism, attention deficit hyperactivity disorder, dan berbagai disabilitas intelektual lainnya) dikarenakan stigma dan diskriminasi.
Nur Kholis juga menekankan akses pendidikan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Indonesia sekarang masih minim. Karena kurang akses ke dunia pendidikan, imbasnya mereka jadi sulit mendapatkan pekerjaan.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2012 sebanyak 74,4 persen penyandang disabilitas tidak memiliki pekerjaan.
