Infografis
Suara.com - Warga Kalijodo berharap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mau menemui mereka untuk berdialog sebelum rencana menutup Kalijodo dilaksanakan. Warga menjamin Ahok tak akan diusir.
"Saya siap kok pasang badan. Nggak akan ada warga berani nyolek Ahok, kami itu ingin bener ketemu Ahok dan dialog jangan kayak (seperti) gini caranya," kata Syarif (35), warga di RT 4, RW 5, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (18/2/2016).
Syarif tadi baru menerima surat peringatan pertama dari pemerintah untuk mengosongkan dan membongkar bangunan dalam tempo tujuh hari. Syarif menyesalkan kebijakan tersebut karena merasa belum diajak dialog secara langsung dengan pemerintah.
Lantas, Syarif membandingkan gaya kepimpinan Ahok dengan Joko Widodo semasa menjadi gubernur Jakarta. Jokowi, katanya, sebelum membuat kebijakan yang berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat, selalu menemui warga dulu.
"Kami mohon Ahok bisa datang ke sini, ngopi-ngopi sama kita. Kayak Jokowi dulu waktu jadi gubernur. Sering ngajak ngobrol warga. Kita ini kan juga bagian republik ini," ujar Syarif.
Syarif mengatakan banyak warga Kalijodo yang belum mendapatkan sosialisasi sebelum penerbitan SP 1.
"Sebelumnya ada sosialisasi dong, jangan Ahok tampil di layar kaca terus, kami nggak tahu ada begituan (SP-1)," kata Syarif.
Dari gedung DPRD DKI Jakarta, Ketua Komisi D dari Fraksi Gerindra Mohamad Sanusi juga mengritik Ahok.
"Iya, apalagi dia orangtua ya. Jadi kan dia pengecut, dia banci cuma karena disuruh orang, cuma karena punya tentara punya pasukan disuruh serbu segitu doang," ujar Sanusi.
Petugas yang memberikan SP 1 kepada warga hari ini mendapat pengawal ketat dari aparat keamanan.
Saat ini, ratusan anggota polisi yang mengendarai sepeda motor masih berada di lokasi. Aparat TNI dan Satpol PP juga siaga di sana. Mereka siaga untuk mengantisipasi adanya perlawanan dari warga Kalijodo yang rumahnya akan dibongkar.
Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Jakarta sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada warga yang isinya tentang rencana penutupan dan pembongkaran tempat prostitusi, usaha kafe, dan lokasi peredaran minuman keras di Kalijodo. Kawasan ini akan dikembali fungsinya menjadi ruang terbuka hijau.
Pemerintah menawarkan solusi alih profesi melalui pelatihan di balai latihan kerja, panti sosial, dan dibantu kalau penghuni Kalijodo ingin pulang ke daerah asal masing-masing. Sementara bagi pemilik bangunan yang tidak mempunyai tempat tinggal lain, tetapi punya KTP Jakarta, akan disiapkan rumah susun.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Ika Lestari Aji menuturkan beberapa rusun yang disiapkan untuk tempat baru warga Kalijodo, antara lain Rusun Marunda di Jakarta Utara dan Rusun Pulogebang di Jakarta Timur.
"Nantinya, warga Kalijodo dapat direlokasi ke Rusun Marunda dan Rusun Pulogebang. Selain itu, masih ada rusun-rusun lain yang juga bisa dijadikan tempat relokasi warga Kalijodo, sedang kami siapkan," tutur Ika.
Pemerintah juga akan memberikan pelatihan di balai latihan kerja, terutama pekerja seksual Kalijodo. Bagi warga yang tak punya KTP Jakarta dan ingin pulang kampung, pemerintah akan memfasilitasi mereka.
Sebagian warga sudah mendaftar untuk menjadi penghuni rumah susun. Sebagian lagi pulang ke kampung halaman masing-masing. Sebagian lagi menolak pindah.
