Infografis
Suara.com - Sampai penerbitan surat peringatan pertama kepada warga Kalijodo, Jakarta Utara, hari ini, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum pernah menemui warga untuk berdialog.
Hal itu jadi masalah buat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Sanusi.
"Iya, apalagi dia orangtua ya. Jadi kan dia pengecut, dia banci cuma karena disuruh orang, cuma karena punya tentara punya pasukan disuruh serbu segitu doang," ujar Sanusi di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (17/2/2016).
Lantas, Sanusi membandingkan gaya Ahok dengan Joko Widodo ketika masih menjadi gubernur Jakarta. Ketika akan menertibkan pemukiman di sekitar waduk Pluit dan Waduk Ria RIo, Jokowi turun ke lapangan dan berdialog dengan masyarakat.
"Anak sendiri kok itu, panggil saja (ajak berdialog), gaya Jokowi ikutin lah, undang ke Balai Kota, dialog, selesai," kata Sanusi.
Bagi Sanusi dialog dengan masyarakat sangat penting. Dengan berdialog, pemerintah bisa mengetahui apa saja yang diinginkan masyarakat sehingga solusi yang diberikan pemerintah tepat.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan SP 1 hanya berlaku selama tujuh hari.
"Memberitahukan anda menduduki tanah negara. Sesuai undang-undang tanah, kami ambil sendiri," kata Ahok di Mapolda Metro Jaya, Rabu (17/2/2016).
Ahok menambahkan kalau SP 1 tidak dipedulikan warga, pemerintah akan melayangkan SP 2.
"SP1 kami minta bongkar sendiri. Kalau nggak dibongkar juga, SP2 berlaku tiga hari, kalau nggak bongkar juga kita layangkan SP3 waktunya satu hari. Kalau masih nggak mau terpaksa kami bantu bongkar," kata Ahok.
Ahok menjelaskan kebijakan pemerintah dengan mengosongkan Kalijodo bertujuan untuk menjadikan tanah negara tersebut sebagai ruang terbuka hijau. Pemerintah, katanya, sudah sosialisasi melalui berbagai cara.
Ahok menambahkan pemerintah tidak sekedar membongkar bangunan, tetapi juga telah menyiapkan penanganan terhadap warga yang selama ini tinggal dan beraktivitas di sana.
Setiap warga Kalijodo yang memiliki KTP Jakarta, katanya, disiapkan rumah susun, anak-anak mereka juga mendapat jaminan tetap dapat melanjutkan sekolah melalui program Kartu Jakarta Pintar.
"Setiap orang yang masuk ke rusun kami, anak dapat KJP, KJS (Kartu Jakarta Sehat)," katanya.
Pemerintah juga akan memberikan pelatihan di balai latihan kerja, terutama pekerja seksual Kalijodo. Bagi warga yang tak punya KTP Jakarta dan ingin pulang kampung, pemerintah akan memfasilitasi mereka.
