Infografis
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan belum tahu peta fraksi di Parlemen yang mendukung dan menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
"Ya nanti kita lihatlah posisi finalnya seperti apa, sejauh ini saya kira kalau di antara itu, ya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, saya kira itu biasa," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Terakhir, ada tiga fraksi yang menolak revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR. Ketiga fraksi yaitu Gerindra, Demokrat, dan PKS.
Menurut Fadli Zon merupakan kewenangan masing-masing fraksi untuk menyikapi revisi UU KPK.
"Ya itu kan hak dari setiap fraksi ya. Kalau Gerindra kita sejak awal (menolak)," katanya.
Fraksi Gerindra, kata Fadli Zon, sejauh ini belum berniat mengajak fraksi-fraksi lain untuk menolak revisi UU KPK.
"Kita serahkan lah pada sikap fraksi masing," katanya.
Fadli mengatakan revisi UU KPK akan menjadi salah satu agenda rapat paripurna yang akan dilaksanakan Kamis (16/2/2016).
"Saya kira kita lihat nanti di paripurna, kita belum tahu, ini kan akan membicarakan salah satunya agenda untuk revisi UU KPK. Ini yang akan menjadi salah satu agenda dalam paripurna dengan kesepakatan bamus (Badan Musyawarah)," ujar Fadli.
Seperti diketahui, adanya penolakan tiga fraksi membuat rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR pada hari Kamis (11/2/2016) lalu ditunda.
"Ya nanti kita lihatlah posisi finalnya seperti apa, sejauh ini saya kira kalau di antara itu, ya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, saya kira itu biasa," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Terakhir, ada tiga fraksi yang menolak revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR. Ketiga fraksi yaitu Gerindra, Demokrat, dan PKS.
Menurut Fadli Zon merupakan kewenangan masing-masing fraksi untuk menyikapi revisi UU KPK.
"Ya itu kan hak dari setiap fraksi ya. Kalau Gerindra kita sejak awal (menolak)," katanya.
Fraksi Gerindra, kata Fadli Zon, sejauh ini belum berniat mengajak fraksi-fraksi lain untuk menolak revisi UU KPK.
"Kita serahkan lah pada sikap fraksi masing," katanya.
Fadli mengatakan revisi UU KPK akan menjadi salah satu agenda rapat paripurna yang akan dilaksanakan Kamis (16/2/2016).
"Saya kira kita lihat nanti di paripurna, kita belum tahu, ini kan akan membicarakan salah satunya agenda untuk revisi UU KPK. Ini yang akan menjadi salah satu agenda dalam paripurna dengan kesepakatan bamus (Badan Musyawarah)," ujar Fadli.
Seperti diketahui, adanya penolakan tiga fraksi membuat rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR pada hari Kamis (11/2/2016) lalu ditunda.
