Infografis
Suara.com - Hari ini, Senin (15/2/2016), Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian, pejabat pemerintah, dan Pangdam Jaya Mayjen Teddy Laksmana rapat koordinasi menjelang penertiban kawasan prostitusi dan perjudian Kalijodo yang terletak di perbatasan Jakarta Utara dan Jakarta Barat.
Salah satu pejabat pemerintah yang hadir ada Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi yang tiba sekitar pukul 10.00 WIB.
"Hari ini koordinasi dengan pak kapolda mengenai penertiban Kalijodo. Jakbar, kan cuma satu RT. RT 7, RW 10. Selebihnya Jakut (Jakarta Utara)," kata Anas sebelum mengikuti rapat koordinasi.
Anas mengatakan penertiban akan melalui prosedur. Sebelum eksekusi, katanya, pemerintah akan mengirimkan surat peringatan kepada warga untuk mengosongkan bangunan.
"Rapat dulu hari ini. Besok baru edaran untuk mengosongkan untuk ditertibkan," kata dia.
Anas mengatakan Pemerintah Jakarta Barat telah melaksanakan sosialisasi kepada warga.
"Ada prosedur. Pemberitahuan, sosialisasi ke masyarakat tujuan dan maksud, kita infokan harus gimana," kata dia.
Anas berharap penertiban kawasan Kalijodo berjalan lancar.
Terkait dengan kabar perwakilan penghuni Kalijodo akan mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk mengadukan rencana penertiban, Anas mengatakan itu hak warga.
"Biar saja itu hak mereka. (Nanti) kami jelaskan," kata dia.
Anas memastikan pemerintah tetap memberikan solusi, antara lain berupa relokasi, kepada penghuni Kalijodo, seperti para pedagang, setelah dilakukan penertiban. Tapi, buat para pekerja seks komersial, mereka tidak akan diberi bantuan.
"Relokasi pemukiman ada. WTS (Wanita Tuna Susila) tidak ada," kata Anas.
Saat ini, rapat koordinasi masih berlangsung. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam terlihat hadir.
Pagi tadi di Balai Kota Jakarta, Ahok mengatakan sudah menyiapkan solusi kalau tempat prostitusi Kalijodo nanti dibongkar.
"Kami akan pencar, untuk yang mau dagang kami kasih ke UMKM (Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah) atau Pasar Jaya, kalau yang mau tetap tinggal kami bagi di rusun yang ada. Yang mana ada yang kosong kami bagi," ujar Ahok.
Warga yang mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti tersebut di atas merupakan mereka yang memiliki kartu tanpa penduduk Jakarta.
Lalu, bagaimana dengan mereka yang tak punya KTP Jakarta? Ahok akan memulangkan mereka ke kampung halaman masing-masing.
"Ya pulang kampung saja udah, kami bayar," kata Ahok.
Ahok menjelaskan penertiban Kalijodo untuk mengembalikan fungsi lahan tersebut ke awal yaitu ruang terbuka hijau.
Menanggapi penilaian bahwa pemerintah tidak beradab kalau tetap membongkar Kalijodo, Ahok mengatakan penilaian itu sama sekali tidak benar.
"Kalau nggak beradab, saya kira di sini belum ada tanah yang begitu besar di Jakarta kan, kami dudukin Monas saja mau nggak? Lumayan 80 hektar lho kita dudukin atau dudukin Balai Kota saja kita, kami gusur dibilang kami kurang beradab," katanya.
Nama Kalijodo kembali jadi perbincangan usai kasus empat orang meninggal di Jalan Daan Mogot, kilometer 15, Kalideres, Jakarta Barat, Senin (8/2/2016) dini hari, setelah ditabrak mobil Toyota Fortuner yang dikemudikan Riki Agung Prasetio (24). Belakangan, Riki ketahuan baru pulang dari kafe dan karaoke di Kalijodo.
Kalijodo merupakan tempat prostitusi legendaris, usianya lebih dari setengah abad. Organisasi masyarakat yang selama ini gembar-gembor menutup tempat prostitusi di Jakarta pun tak berani mengganggu kawasan tersebut.
