Infografis
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat senang diundang komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (12/2/2016).
Mereka diundang untuk membahas kendala-kendala apa saja yang ditemukan dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah. Apalagi, Provinsi Papua merupakan provinsi yang diberi kewenangan melalui otonomi khusus.
"Ini hal yang luar biasa, yang dilakukan KPK adalah bagaimana tindakan preventif atau pencegahan korupsi," kata Hery di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Mereka diundang untuk membahas kendala-kendala apa saja yang ditemukan dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah. Apalagi, Provinsi Papua merupakan provinsi yang diberi kewenangan melalui otonomi khusus.
"Ini hal yang luar biasa, yang dilakukan KPK adalah bagaimana tindakan preventif atau pencegahan korupsi," kata Hery di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Hery memuji langkah KPK karena membantu daerah dalam menekan penyimpangan penggunaan anggaran.
Hery mengungkapkan sebelumnya penyelenggaraan keuangan di Papua tidak pernah melibatkan KPK. Dia berharap setelah KPK terlibat segala persoalan dapat dilihat secara menyeluruh sehingga korupsi bisa diberantas.
"Program yang telah dilakukan, kendala yang ditemukan, dan juga langkah ke depan. Kami akan MoU dengan KPK untuk bagaimana memerangi korupsi ini dan betul-betul kita harus kawal pencegahannya," kata Hery.
Dalam dialog dengan komisioner KPK tadi, kata Hery, tidak membicarakan masalah PT. Freeport Indonesia. Namun, Hery berharap agar semua pihak dapat duduk bersama untuk menentukan nasib perusahaan asal Amerika tersebut.
"Ini harus duduk bersama, pemda, masyarakat Papua, pemerintah Indonesia, dan Freeport. Ini harus duduk bersama. Ini dibicarakan komprehensif. Persoalan kontrak karya, dan sebagainya harus duduk bersama," kata Hery.
