Infografis
Suara.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mencatat banyak penyelewengan di alokasi dana otonomi khusus untuk Papua dan Papua Barat. Dana triliunan rupiah itu tidak tepat sasaran.
Hal ini disampaikan Sutiyoso dalam rapat kerja dengan DPD bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan serta Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy di Ruang Komite I, DPD, Jakarta, Selasa (9/2/2016)
"Perdasus (Penerimaan dana Otsus) untuk jadi guide pelaksana otsus. Alokasi pembagian dana otsus, banyak terjadi praktek penyelewengan dana Otsus," ucapnya.
Hanya saja Sutiyoso mengklaim pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua telah mengakomodir berbagai aspek seperti keadilan, kesejahteraan dan keamanan.
"Otsus yang diberikan mengakomodir pertama bidang ideologi, pemerintah memberi kebebasan untuk beribadah. Fasilitas bagi pemuka agama juga Politik kebebasan untuk berserikat dan berpendapat. Pendirian ormas dan LSM lokal," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Sutiyoso memberi masukan KPK perlu menelisik ke mana saja dana ini mengalir ke tempat yang tidak semestinya. Selain itu BPK juga perlu memeriksanya.
"Kita perlu evaluasi otsus Papua setiap tahun. Setiap tahun, harus kita evaluasi, kita pisahkan secara jelas dananya. Dan perlu adanya KPK menindaklanjuti temuan BPK (penyelewenangan dana otsus Papua)," kata dia.
Tahun 2016 ini dana otsus yang diberikan ke Papua sebesar Rp5 triliun. Dana ini naik di banding tahun lalu.
