Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Luhut Binsar mengatakan pembangunan bidang pendidikan di Papua masih minim. Oleh karena itu dirinya mendorong PT Freeport membangun sekolah di Papua yang berkualitas.
Menurutnya, rakyat Papua memiliki kemampuan kecerdasan seperti masyarakat umumnya. Seharusnya PT Freeport memberikan kontribusi kepada rakyat Papua dengan membangun sekolah.
"Banyak orang Papua yang pintar-pintar. Kenapa Freeport tidak membuat seperti boarding school di sana? Freeport harusnya bisa membuat boarding school di Papua," ujar Luhut dalam rapat kerja dengan DPD di Ruang Komite I, DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2016)
Tak hanya itu, Luhut menilai PT Freeport hanya memberikan hasil keuntungan kepada pimpinan suku di Papua. Hasil keuntungan PT Freeport belum dirasakan masyarakat setempat. Tidak hanya itu, masyarakat Papua juga, harus mau menerima kritikan dari pemerintah pusat.
"(Freeport) Jangan kasih ke kepala suku saja, dia gunakan uangnya buat kawin dan pesta. Orang Papua jangan hanya kritik kita saja (Pemerintah Pusat), kita juga boleh kritik kalian," tuturnya.
Luhut menambahkan, penerimaan dana Otsus Papua sejak tahun 2002 hingga 2015 Rp53 Triliun. Namun, dana Otsus tersebut tidak dikelola dengan baik. Sehingga belum terlihat kualitas pendidikan yang baik.
"Kalian (Papua) punya dana Otsus, tetapi tidak bisa bangun sekolah yang bagus. Kita mendorong pendidikan yang berkualitas di Papua," ungkapnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite I menggelar rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy, Staf Khusus Presiden Lenius Kogoya di Gedung DPD, Komplek Parlemen, Senin (9/12/2016).
Dalam rapat kerja dibahas tentang implementasi otonomi khusus (Otsus) Papua.
