Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat bukan hanya dengan memberi uang. Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk produktif.
JK menyebutkan cara itu di antaranya dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan penciptaan lapangan kerja.
"Mengurangi kemiskinan itu bukan hanya memberi ruang, tetapi selain memberi uang bagi yang betul-betul tidak mampu juga di lain pihak meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, dan juga lapangan kerja," kata Wapres Kalla di Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Pemerintah saat ini berupaya memperluas cakupan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu menambah anggaran untuk bantuan tersebut.
"Ada dua cara, membantu yang di bawah (masyarakat miskin) dan mendorong produktivitas. Dua-duanya penting," tambahnya setelah menggelar rapat pengentasan kemiskinan di kantornya.
Sementara Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang ikut dalam rapat itu mengatakan pemerintah akan memperluas cakupan PLH serta menambah nominal bantuan dalam program tersebut sehingga berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan.
"Pemerintah sepakat penguatan PKH, karena dari berbagai survei dan temuan antara Kemenkeu, Bappenas, program ini yang paling signifikan mengurangi gini rasio," kata Khofifah.
Pada 2015, PKH telah menjangkau 3,5 rumah tangga sangat miskin sebagai peserta dan pada 2016 mencakup enam juta peserta. Sedangkan Anggaran PKH saat ini baru mencakup 10,5 persen atau setara dengan Rp9,9 triliun. Angka tersebut masih kecil dibandingkan persentase yang baik untuk penurunan angka kemiskinan dan gini rasio adalah sebesar 16-25 persen.
"Kita baru 10,5 persen dibanding Filipina, Meksiko, Brazil itu memang rendah sekali, tidak hanya pada nominalnya saja tetapi coverage populasinya rendah sekali," tambah Mensos.
Namun penambahan tersebut tergantung pada anggaran pemerintah yang akan menunggu APBN Perubahan. (Antara)