Dukung Palestina, Indonesia Jadi Tuan Rumah KTT Luar Biasa OKI

Kamis, 04 Februari 2016 | 08:46 WIB
Dukung Palestina, Indonesia Jadi Tuan Rumah KTT Luar Biasa OKI
Menlu Retno Marsudi (Antara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk menyikapi konflik di negara-negara Timur Tengah.‎ Rencananya, KTT Luar Biasa OKI ini akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 6-7 Maret 2016.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, perencanaan teknis penyelenggaraan sudah dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dan menteri terkait.

"Rangkaian acaranya terdiri dari pertemuan senior officer meeting (SOM) kemudian dilanjutkan dengan pertemuan tingkat menteri luar negeri. Dua pertemuan tersebut akan diselenggarakan 6 Maret," kata Retno di Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Kemudian hari kedua akan menjadi puncak dari pertemuan KTT yang diikuti negara-negara Islam, juga quartet yang terdiri dari Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, dan PBB untuk menyikapi situasi politik yang terjadi di Timur Tengah. Pertemuan tingkat tinggi itu untuk menyikapi konflik di Palestina, di mana penduduk wilayah Al Quds tidak bisa memasuki kawasan Mesjid Al Aqsa.

"Oleh karena itu penting sekali KTT luar biasa ini kita lakukan. Dan atas permintaan Palestina serta Sekjen OKI maka Indonesia akan menjadi tuan rumah," terang dia.

Selain itu, negoisasi dalam konteks quartet sudah terhenti sejak Mei 2015. Indonesia menganggap isu politik dunia mengalami dinamisasi yang dikhawatirkan akan menyingkirkan isu Palestina.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan, KTT OKI ke-5 ini mengundang 56 kepala negara anggota OKI dan negara-negara peninjau seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Rusia dan organisasi PBB, jadi total ada 64 tamu undangan.

"Pelaksanannya menjadi tanggung jawab Menteri Sekretaris Negara, mulai tempat, vanue, kendaraan, kesehatan. Sedangkan acara tanggung jawab Menlu, Menag dan Kementerian terkait," kata dia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI