Ini Dugaan Motif di Balik 'Rekening Gendut' PM Najib Razak

Rabu, 27 Januari 2016 | 13:19 WIB
Ini Dugaan Motif di Balik 'Rekening Gendut' PM Najib Razak
Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. (Reuters/Olivia Harris)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Di Malaysia, seorang pejabat sekelas Perdana Menteri tidak dianggap korupsi jika menerima pemberian uang dari luar negeri. Pemberian itu dianggap sebagai hadiah.

Itulah penilaian Jaksa di Malaysia yang menangani skandal 'rekening gendut' Perdana Menteri Najib Razak. Najib terbukti menerima uang senilai 681 juta dolar AS dari keluarga kerajaan Arab Saudi.

Untuk apa uang sebanyak itu diberikan? Website pemberitaan asal Negeri Jiran itu, Malaysia Kini mengutip salah satu sumber dekat kerajaan. Dia mengatakan jika uang sumbangan itu diberikan atas perintah mendiang Raja Abdullah yang meninggal tahun lalu.

 Pernyataan itu dikonfirmasi oleh The Wall Street Journal (WSJ). Namun dua kementerian di Saudi menolak berkomentar.

"Perwakilan dari keluarga kerajaan tidak bisa dihubungi untuk memberikan komentar," demikian laporan WSJ.

Di sisi lain BBC pun mempunyai sumber untuk menelisik ihwal pemberian uang itu ke Najib. Sumber itu mengatakan uang itu dari Raja Abdullah untuk membantu pemenangan Najib di Pemilihan Umum 2013. Uang itu dari kantong pribadi keuangan pribadi Abdullah dan kas negara.

 "Tujuan dari donasi sederhana, itu untuk membantu Najib dan koalisinya memenangkan pemilu, mempekerjakan tim strategis komunikasi dengan pengalaman internasional, dengan fokus pada Provinsi Sarawak, dan pendanaan program-program sosial melalui kampanye partai," kata sumber itu.

Mengapa sampai mau membiayai Pemilu Malaysia? Apa pentingya? Sumbe ritu menjelaskan Saudi prihatin dengan meningkatnya kekuasaan Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah. IM dianggap sebagai organisasi teroris oleh Saudi.

"Saudi sudah marah pada peristiwa di Mesir, di mana Presiden Mohammed Morsi sibuk konsolidasi terus Ikhwanul Muslimin pada negara," kata sumber itu lagi.

Namun alasan itu diragukan oleh banyak pihak. Analis politik Saudi di Washington Fahad Nazer misalnya, mereka mengatakan pemberian yang besar untuk kepentingan pribadi sangat janggal. Terlebih bukan lewat lembaga pemerintah.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI