Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Busuki Tjahaja Purnama atau Ahok sempat mewacanakan memberikan Rumah Susun untuk eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) asal Jakarta. Jika wacana itu diwujudkan Ahok juga tidak menginginkan mereka semua ditempatkan dalam satu rusun.
Menanggapi hal ini pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tak setuju dengan wacana Ahok terebut. Ahok diminta mempertimbangkannya.
"Itu harus dipertimbangkan matang-matang, jangan sampai nanti menimbulkan kemarahan orang. Harus dipertimbangkan lah, itu pekerjaan pemerintah pusat," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/1/2016).
Taufik menegaskan Rusun diperuntukan hanya untuk warga miskin, warga Jakarta yang kena gusur. Bukan untuk warga yang bekas eks Gafatar.
"Rusun kan bukan buat Gafatar. Coba ada nggak pendirian rusun itu buat Gafatar? Nggak ada. Hati-hati lah kalau soal itu, ini kan soal syariat, keagamaan, nanti ada yang marah, hati-hati," jelas Taufik.
Selain itu saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana juga tidak setuju kalau Pemerintahh DKI menyediakan rusun untuk eks Gafatar.
"Rusun diperkukan untuk warga tidak mampu. Tidak setuju buat (eks Gafatar). Pemprov DKI prioritaskan warga yang tidak mampu saja, seperti warga yang tinggal dibantaran kali," katanya.