Habibie Minta Pemerintah Netral Sikapi Konflik Parpol

Suwarjono Suara.Com
Minggu, 24 Januari 2016 | 08:03 WIB
Habibie Minta Pemerintah Netral Sikapi Konflik Parpol
BJ Habibie. (Twitter @bj_habibie)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Sesepuh Partai Golkar yang juga mantan Presiden RI ketiga BJ Habibie meminta pemerintah tetap bersikap netral dan tidak memihak dalam menyikapi konflik internal partai politik.

Hal itu disampaikan BJ Habibie saat memberikan pidato dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar yang diselenggarakan kubu Aburizal Bakrie di Jakarta, Sabtu malam (23/1/2016).

"Saya ini hanya punya satu kartu partai yaitu Golkar, tapi saya tidak boleh hanya memihak Golkar, saya harus memihak kepentingan bangsa. Maka itu saya ucapkan terima kasih dengan kehadiran bapak Menkopolhukam dan Menkumham di sini (dalam Rapimnas Golkar)," ujar Habibie.

Habibie meyakini kehadiran Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkumham Yasona Laoly di Rapimnas Golkar merupakan instruksi Presiden Joko Widodo, dan dalam hal ini sebagai wujud netralitas pemerintah dalam menyikapi partai Golkar yang kini sedang dilanda konflik.

"Saya ambil kesimpulan, karena saya pernah memimpin bangsa ini, tidak mungkin anggota kabinet jalan sendiri kalau tidak ada instruksi presiden," kata Habibie disambut tawa Luhut dan Yasona.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly tampak menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang diselenggarakan kubu Aburizal Bakrie di Jakarta, Sabtu malam.

Kehadiran keduanya mewakili undangan yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Luhut dan Yasona tiba dalam Rapimnas Golkar secara beriringan sekitar pukul 20.00. Kehadiran keduanya mendapat tepuk tangan riuh peserta Rapimnas.

Yasona Laoly mendapat perhatian karena dirinya belum mengesahkan kepengurusan Golkar hingga saat ini.

Belum diketahui apakah kehadiran Yasona beserta Luhut selaku utusan pemerintah dapat diartikan bentuk restu pemerintah terhadap penyelenggaraan Rapimnas kubu Aburizal Bakrie atau tidak. Sebab Rapimnas ini disebut-sebut sejumlah pihak ilegal karena diselenggarakan kepengurusan yang belum disahkan pemerintah.

Selain Luhut dan Yasona, dalam Rapimnas itu tampak hadir sejumlah tokoh antara lain Wakil Ketua MPR Mahyudin, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanusoedibjo, Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan, Ketua DPR Ade Komaruddin, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Fraksi Hanura di DPR RI Nurdin Tampubolon, Ketua Umum PPP Djan Faridz dan juga Presiden RI ketiga BJ Habibie. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI