Infografis
Suara.com - Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, siap membantu Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam mengatasi persoalan sampah melalui kerja sama antarpemerintah daerah. Daerah ini tidak menyiapkan tempat penampungan sampah.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya bersedia membantu penanganan sampah di Jakarta. Karena selama ini sampah masih menjadi masalah utama di daerah itu.
"Kita punya konsep untuk membantu DKI Jakarta dalam mengatasi persoalan sampah," katanya di Purwakarta, Jumat (22/1/2016).
Konsep yang akan dibangun untuk mengatasi sampah di Jakarta ialah bukan berarti Pemkab Purwakarta menyediakan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah untuk dikelola sendiri.
Tetapi dengan mengurangi produksi sampah, khususnya sampah-sampah yang diproduksi dari pasar-pasar induk di Jakarta. Sebab, jika titik-titik penghasil sampah tetap dibiarkan di Jakarta, maka produksi sampah di daerah Ibu Kota tetap akan tinggi.
Menurut Dedi, untuk mengurangi sampah yang dihasilkan dari pasar-pasar induk di Jakarta, pasar yang ada di daerah ibu kota harus dipindahkan ke Purwakarta.
Pemkab Purwakarta sendiri siap menyediakan lahan sekitar 17 ribu hektar untuk dijadikan sebagai lokasi pengalihan pasar induk di Jakarta. Lahan tersebut merupakan lahan milik Perhutani dan jika itu setujui maka bisa dikoordinasikan lebih lanjut.
Selain itu, kata dia, di Purwakarta juga ada sekitar 10 ribu lahan "tak bertuan" yang dikuasai negara tetapi belum bisa dimanfaatkan dengan baik.
Untuk lokasi titik pengalihan pasar induk di Jakarta dinilai cukup representatif, yakni di Kecamatan Bungur sari, Purwakarta. Lokasi tersebut berada di dekat gerbang Tol Jakarta-Cikampek dan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali).
Ia mengaku yakin dengan memindahkan pasar-pasar induk yang ada Jakarta ke Purwakarta, itu bisa mengurangi sampah di Jakarta. Sehingga sampah tidak lagi menjadi persoalan utama di Ibu Kota.
Dedi menegaskan, konsep penanganan sampah di Jakarta diusulkan dengan memindahkan titik-titik penghasil sampah, bukan dengan memindahkan TPA sampah. Sebab jika konsepnya membuat TPA di Purwakarta, itu membutuhkan anggaran besar, mulai dari biaya angkut sampai pemeliharaan TPA.
Untuk lebih memuluskan penanganan sampah di Jakarta itu, ia menyarankan agar dibarengi dengan kebijakan pemerintah pusat, seperti penerbitan keputusan presiden (Keppres) tentang penanganan sampah DKI Jakarta.
"Dengan adanya Keppres itu, maka menteri, gubernur DKI, bupati Purwakarta, tinggal menyiapkan anggaran untuk melancarkan proses pengalihan pasar induk Jakarta ke Purwakarta," kata dia. (Antara)
