Soal MotoGP, Kemenpora: "Kebanyakan Kliping Suratnya"

Syaiful Rachman Suara.Com
Kamis, 21 Januari 2016 | 02:00 WIB
Soal MotoGP, Kemenpora: "Kebanyakan Kliping Suratnya"
Dani Pedrosa (kiri) dan Valentino Rossi merayakan kemenangan di Moto GP Brno, Republik Ceko [Reuters/David W Cerny]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menilai rencana induk atau master plan MotoGP yang diajukan pengelola Sirkuit Sentul kebanyakan kliping surat padahal pemerintah meminta hal itu dibuat sama seperti Asian Games 2018.

"Saya bilang ke Pak Tinton (pengelola Sentul) bukan begini. Ikuti master plan Asian Games. Kami juga suda memberikan soft copynya. Tapi yang diajukan banyak kliping suratnya," kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S Dewa Broto di Jakarta, Rabu.

Menurut Gatot Dewa Broto, rencana induk yang diminta harus rinci seperti yang dicontohkan. Misalnya dalam rencana induk harus dijelaskan berapa jumlah pebalap, pendukungnya, asumsi jumlah penonton hingga mekanisme rekayasa lalu lintas jika kejuaraan itu berlangsung.

Namun, kata dia, pihak Sentul lebih fokus ke rencana renovasi sirkuit dan didukung surat- menyurat yang selama ini dilakukan. Padahal, pihak Kemenpora meminta rencana dibuat secara runtut.

"Master plan yang diajukan bahkan tidak ada kata pengantarnya. Kalau master plan Asian Games ada pengantarnya dari Pak Erick Thohir (Ketua KOI)," kata pria yang sebelumnya menjadi Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora itu.

Terkait dengan keppres MotoGP yang hingga saat ini ditunggu, Gatot menjelaskan surat itu belum selesai. Sejauh ini baru draf keppres yang dibahas. Namun, saat ini prosesnya terhenti setelah sebelumnya pembahasan sudah sampai ke Kementerian PMK.

Begitu juga dengan mekanisme penganggaran MotoGP 2017. Meski pemerintah telah menandatangani LoI atau letter of intent, hingga saat ini belum menemukan celah bagaimana APBN bisa digunakan untuk swasta murni.

"Kami akui hingga saat ini belum ditemukan aturan yang memperbolehkan APBN murni untuk swasta. Bahkan kami mendatangkan Pak Anggito Abimanyu untuk melakukan kajian. Namun, celah itu belum didapatkan," kata Gatot menegaskan.

Meski demikian, kata dia, pemerintah tidak tinggal diam yang terus berusaha untuk mencarikan opsi yang memungkinkan untuk penganggaran MotoGP 2017. Segala peluang diupayakan termasuk pilihan jika tidak menggunakan APBN alias tidak melibatkan pemerintah dan menjadi swasta murni.

Meski belum ada kejelasan, beberapa pebalap Indonesia sudah mempersiapkan diri turun di MotoGP 2017 yang salah satunya Ali Adrian. Demi lolos ke kelas tertinggi, pebalap kelahiran 29 September 1993 ini terus mengasah kemampuannya di Eropa dan fokus Moto2.

Ali mengaku saat ini mendapatkan tawaran dari tim asal Spanyol yaitu Stop and Go Racing yang turun di Moto2. Hanya saja, saat ini dihadapkan dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Agar bisa melaju harus ada sponsor dengan dana 2,5 juta dolar atau setara dengan Rp36 miliar. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI