Infografis
Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyampaikan alasan mengapa aset pemerintah Jakarta berpotensi hilang. Ahok mengatakan hal tersebut terjadi karena banyak aset yang tidak memiliki sertifikat sehingga dapat dengan mudah diklaim pihak lain.
"Banyak aset DKI berpotensi hilang, karena nggak disertifikat sehingga mudah digugat orang," kata Ahok saat meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Villa Anggrek, Jalan Villa Anggrek, RT 8, RW 12, Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Rabu (20/1/2016).
Selain itu, katanya, data aset yang dimiliki pemerintah masih lemah.
Untuk menangani permasalahan tersebut, kata Ahok, mau tidak mau yang harus dilakukan pemerintah ialah memperbaiki kekurangan, terutama sertifikasi aset dan akurasi data.
"Kalau sudah diperbaiki, kita juga mulai mensertifikatkannya, semua tanah kita yang kosong kita tugaskan lurah, camat untuk kuasai, jadi kalau sengketa dengan orang pun kita kuasai saja secara fisik, nah kita bikin RPTRA-RPTRA seperti ini," kata Ahok
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan pemerintah Jakarta berpotensi kehilangan aset senilai sekitar 7,9 triliun rupiah. BPK mengungkapkan data saat memberikan penilaian terhadap penggunaan anggaran dalam APBD 2014.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jakarta memastikan nilai aset tanah, gedung, dan benda bergerak sampai saat ini mencapai angka Rp400 triliun. Dari jumlah itu, aset dengan status bermasalah nilainya mencapai Rp 30 triliun.
Kepala BPKAD Jakarta Heru Budihartono mengatakan aset yang bermasalah mayoritas berupa lahan yang saat ini sedang digugat pihak lain, dimanfaatkan pihak lain, atau secara sengaja diambil oknum.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Heru mengatakan pemerintah akan segera melakukan kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung untuk perbaikan manajemen aset. Selain itu, pemerintah juga menggandeng KPK untuk membantu mengembalikan aset.
