Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo sekarang menguasai percaturan politik. Sejumlah pemimpin partai anggota Koalisi Merah Putih yang semula keras terhadap pemerintah, sekarang melunak.
Bahkan, dua kubu di Partai Golkar terkesan sampai berebut mendukung Jokowi. Kedua-duanya, belum lama ini diterima Jokowi di Istana.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai pemerintah sedang memelihara konflik partai politik sehingga yang tadinya berada di luar pemerintah berubah haluan.
"Partai politik harusnya didekati sebagai instrumen penting demokrasi. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh campur tangan, mengobok-obok, memecah partai politik. Kemudian, mungkin, memaksa parpol untuk mendukung pemerintah, baru partai itu diakui. Itu berbahaya. Itu merusak demokrasi," kata Fadli di DPR, Rabu (13/1/2016).
Fadli yang juga Wakil Ketua DPR menambahkan demokrasi lahir dari rakyat, melalui saluran pemilu. Demokrasi, katanya, tidak mungkin muncul tanpa partai politik sehingga akan berbahaya kalau partai diganggu karena itu sama saja merusak demokrasi.
"Konflik partai politik yang awalnya campur tangan pemerintah, dipelihara pemerintah kemudian dijadikan blackmail oleh pemerintah terhadap partai politik itu," ujarnya.
Meski demikian, dia tidak mempermasalahkan kalau sebagian anggota KMP berubah haluan menjadi pendukung pemerintah.
"Itu terserah partai politiknya, mau dukung pemerintah silakan. Kalau Gerindra tegas menyatakan berada di luar pemerintahan, walaupun sendirian, kita akan berperan sebagai pengawas pemerintah," katanya.
Menurut Fadli Zon dalam pemerintahan yang seimbang harus tetap ada partai politik yang berada di luar pemerintahan guna melakukan pengawasan. Kalau tidak demikian, katanya, akan menumbuhkan oligarki politik.
"Bahaya kalau semua partai mendukung pemerintah. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, karena ada oligarki politik. Karena itu, Gerindra siap melakukan itu (pengawasan) walaupun sendirian," ujar Fadli Zon.
