Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari ini, Selasa (12/1/2016) kembali melakukan penertiban pemukiman kumuh. Kali ini warga yang tinggal di pinggiran kali ciliwung, RT 11, 12, 15, RW 10, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan digusur karena proyek normalisasi kali ciliwung.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengklaim setiap penggusuran yang dilakukam oleh pemerintah DKI bertujuan agar masyarakat Jakarta dapat hidup lebih baik setelah tinggal di Rumah Susun.
"Kita tidak ingin menyakiti warga. Dari 97 orang ya (warga Bukit Duri yang sudah digusur), itu 96 udah ambil kunci rusun. Dan kami menyediakan rumah susun yang baru," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/1/2016).
Menurut Ahok ada satu orang warga yang tidak terima bangunannya diratakan oleh petugas Satpol PP, dan malah menggandeng Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Ahok pun meminta kepada warga untuk melaporkan ke pihak yang berwajib apabila ada petugas yang melakukan tindakan kekerasan.
"Kalau ada tindak kekerasan di lapangan, saya nggak tahu, itu usut saja. Aparat mana, ini kamu juga nantang kan, saya nggak tahu," ucapnya.
"Udah jelas kok kita mau pindahin. Bayangin saja kalau kamu mau tinggal di rumah susun, cuma bayar Rp15 ribu perhari, gas nanti kita sambungin pipa," sambung Ahok.
Tawaran menarik dari Pemerintah DKI pada warga yang tinggal di rusun.
"Saya hari Minggu (17/1/2016) mau resmikn bus-bus ke rumah susun seluruh keluarga yang beralamat KTP rusun tidak bayar naik bus, setiap anak kamu dapat KJP, ada dokter ngurusin kamu, jadi kamu dipindahkan ke tempat yang lebih baik," ucapnya.
Ahok bahkan memastikan kalau pemerintah DKI Jakarta telah berhasil melakukan pemasangan tiang pancang sepanjang 250 meter di sepanjang kali ciliwung, maka wilayah Bukit Duri akan terbebas dari banjir.
"Coba kamu tanya sama orang bukit duri, bukit duri yang tidak dibongkar maksih nggak (sama pemerintah DKI?), seneng dia, karena nggak kena banjir lagi, Kampung Pulo kan orang sudah agak merasakan nggak banjir lagi," katanya.
