Infografis
Hasil Rakernas I PDI Perjuangan merekomendasikan membentuk kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan mengamandemen UUD 1945.
Terkait usulan GBHN itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa hal tersebut bukan untuk kepentingan dirinya dan partainya. Hal itu sempat disampaikan Mega kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil ketika sang Menteri menghadiri Rakernas I PDIP kemarin.
"Saya sampaikan kepada Kepala Bappenas, bahwa tidak ada kepentingan bagi saya atau bagi partai saya. Apa yang saya usulkan ini untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Megawati berpidato dalam penutupan Rakernas I di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (12/1/2016).
Menurut dia, usulan GBHN itu untuk kemajuan Indonesia agar pembangunannya berkesinambungan dalam 50 sampai 100 tahun mendatang. Mega berharap semua pihak bisa memahami usulan partainya tersebut.
"GBHN ini kan tawaran dari PDIP karena melihat ada kemandekan pembangunan. Di Negara lain yang keinginan majunya itu luar biasa, semua gagasan diimplementasikan. Kita jangan mandek terus," ujarnya.
Presiden RI ke-5 ini juga mengeluhkan pemberitaan di media massa banyak pihak yang mengkhawatirkan usulan partainya. Sejumlah pihak khawatir jika ada amandemen UUD 45 untuk GBHN, negara akan kembali seperti rezim Orde Baru otoriter. Maka dari itu ia mengajak semua pihak membuka fikiran untuk mendiskusikan usulan GBHN tersebut terlebih dahulu.
"Saya baca koran hari ini, katanya dengan GBHN ini akan mengembalikan ke era seperti orde baru. Buka ruang dulu lah, diskusikan dulu, jangan reaktifnya dan mau menutup seperti itu. Kalau begini bagaimana indonesia mau maju," kata dia.
