Rapim Kemhan Bahas Sistem Pertahanan Negara yang Berkelanjutan

Selasa, 12 Januari 2016 | 14:56 WIB
Rapim Kemhan Bahas Sistem Pertahanan Negara yang Berkelanjutan
Ryamizard Ryacudu bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf dalam Rapim Kemhan Tahun 2016 di Gedung Kemhan, Jakarta, Selasa (12/1/2016). [Suara.com/Nikolaus Tolen]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun 2016, Selasa (12/1/2016). Rapim yang dipimpin langsung oleh Menhan Ryamizard Ryacudu itu bertujuan untuk membahas pedoman dalam pengelolaan pertahanan negara Indonesia ke depannya, khususnya tahun 2016 ini.

"Rapim tahun 2016 ini ingin meningkatkan sistem pertahanan negara yang berkelanjutan dan didukung oleh kemandirian industri pertahanan dan juga semangat bela negara, guna terwujudnya pertahanan negara yang tangguh," kata Menhan, di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Kebijakan untuk meningkatkan pertahanan negara, kata Ryamizard, bertujuan untuk mengelola seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional untuk mencapai pertahanan negara sehingga dapat menopang pembangunan nasional. Lebih jauh menurutnya, dalam kebijakan pertahanan negara tahun 2016 ini, arah kebijakannya menyebar ke beberapa hal penting.

 
"Antara lain, pemanfaatan teknologi satelit dan sistem drone untuk mendukung kebijakan poros maritim dunia, (juga) melanjutkan pembangunan postur pertahanan militer yang diarahkan pada perwujudan kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF) TNI," jelas Ryamizard.

Tidak hanya itu, meningkatkan pengamanan dan pemberdayaan wilayah perbatasan dan mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan bersaing, juga disebut menjadi hal penting dalam Rapim 2016 ini. Sasarannya, menurut Ryamizard lagi, adalah agar terwujudnya kebijakan-kebijakan pertahanan negara untuk mendukung program Nawacita Presiden Joko Widodo.

"Sasaran lainnya yakni agar terselenggaranya pemberdayaan dan pengamanan wilayah pertahanan di Kalimantan, Papua, NTT dan Kepulauan Natuna," tutup Ryamizard.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI