Kasus RJ Lino, KPK Periksa Mantan Direktur Keuangan Pelindo II

Selasa, 12 Januari 2016 | 14:45 WIB
Kasus RJ Lino, KPK Periksa Mantan Direktur Keuangan Pelindo II
RJ Lino Diperiksa Bareskrim
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II pada tahun 2010, yang melibatkan Direktur Utamanya RJ Lino. Pada hari ini, KPK memanggil mantan Direktur Keuangan PT Pelindo II tahun 2009-2012, Dian M Noer.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RJL," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Selasa (12/1/2016).

Selain Dian, KPK juga memanggil beberapa orang lainnya dari PT Pelindo II. Mereka adalah Katiko Yuwono, Asisten Manager Petikemas PT Pelindo II tahun 2010; Jalu Titolulu, pemilik PT Jayatech Solution Perkasa; dan Robi Candra, Asisten Manager Teknik Mesin dan Instalasi Listrik PT Pelindo II Cabang Tanjung Priok.

 
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan mantan Dirut Pelindo II, RJ Lino sebagai tersangka, karena diduga menunjuk langsung perusahaan asal Cina, Wuxi Huang Dong Heavy Machinery, dalam pengadaan proyek QCC tersebut. Belakangan, atas status tersangka yang disandang Lino, Menteri BUMN pun mencopotnya dari kursi pimpinan perusahaan pelat merah itu. KPK sendiri, hari ini pun sudah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini.

Sementara itu, terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK, Lino mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Hingga saat ini, gugatan tersebut belum berjalan semestinya di PN Jaksel, karena KPK meminta persidangan ditunda selama dua minggu. Ini dikarenakan KPK masih berkonsultasi dengan para ahli terkait hal tersebut.

Atas perbuatannya, oleh KPK Lino disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Untuk angka total kerugian negaranya, sampai saat ini masih dihitung oleh pihak KPK.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI