Infografis
Dua pimpinan Golkar menghadap ke Istana negara, kemarin, Senin (11/1/2015). Ada Ketua Golkar Munas Jakarta Agung Laksono dan Ketua Golkar Munas Bali Aburizal Bakrie yang berkunjung ke sana.
Menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hal itu merupakan kabar baik. Apalagi bila partai berlambang beringin itu mendukung pemerintah seperti partainya.
"Bagus dong kalau dukung pemerintahan. Tapi kami harap pemerintah juga menyelesaikan kegaduhannya dulu dan menjalankan janji kepada rakyat," kata Zulkifli di DPR, Selasa (12/1/2016).
Golkar dan PAN sebelumnya tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Bersama Golkar dan PAN, ada juga PPP, Gerindra dan PKS. Mereka sebelumnya memiliki sikap yang sama, yaitu berada di luar pemerintahan.
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon tidak mempersoalkan pertemuan pimpinan Golkar ke Istana. Menurutnya, tidak ada hal yang spesial dari pertemuan itu. Sebab, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto juga pernah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sejak awal, KMP memang berkomitmen, bukan persoalan opsisisi atau tidak. Sejak awal kita mengatakan kalau program pemerintah bagus kita dukung, kalau tidak kita koreksi," kata Fadli.
Fadli menambahkan, meski pada perjalanannya anggota KMP berubah haluan, hal itu juga tidak menjadi soal. Hal itu, kata Fadli, dikembalikan kepada ideologi partai masing-masing.
"Setiap partai politik punya hak untuk menentukan bagaimana bersikap, berada di dalam atau di luar pemerintahan. Saya kira sah-sah saja," ujar dia.
PAN sudah mendeklarasikan diri mendukung pemerintah. Sementara PPP dan Golkar masih terkendala dualisme kepengurusannya. Kini, PKS mengalami kisruh internal karena Fahri Hamzah didesak mundur.
Menurut Fadli, meski Gerindra ditinggal sendirian berada di luar pemerintahan, hal itu tidak akan menurunkan sikap kritis terhadap pemerintah. Sebab, menurutnya, dalam pemerintahan yang baik memang perlu dilakukan check and balances yang menjadi tugas DPR.
"Walaupun sendirian, kita tidak masalah berada di luar pemerintahan. Tidak ada masalah. Satu orang di parlemen pun tidak masalah (berada di luar pemerintah). Apalagi ini ada 73 orang (Anggota DPR Fraksi Gerindra)," kata Fadli.
