Infografis
Maqdir menyampaikan permintaan kepada Hakim Pengadilan Jakarta Selatan Udjianti SH agar mempersingkat waktu penundaan yang diberikan kepada KPK hanya tiga hari saja.
“KPK tidak menjunjung tinggi asas peradilan yang cepat seperti yang diamanatkan dalam pasal 82 ayat (1) hurup c KUHAP yang menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara cepat dan dalam waktu tujuh hari,hakim sudah harus menjatuhkan keputusannya. Dalam penjelasan umum KUHAP angka 3 huruf e juga dijelaskan bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat,” tegas Maqdir.
Dia menilai KPK dalam menetapkan RJ Lino sebagai tersangka mungkin prematur, karena keputusan itu dibuat pada tanggal berakhirnya lembaga yang dipimpin oleh Taufiq Ruki. Bahkan KPK belum mengetahui kerugian negaranya. Pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang disangkakan kepada Lino merupakan pasal karet karena seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka meskipun, belum ditemukan kerugian negara.
Anggota kuasa hukum RJ Lino, SF Marbun menjelaskan penunjukan langsung perusahaan Huang Dong Heavy Machinery (HDHM) dari Tiongkok dalam pengadaan tiga Quay Container Crane (QCC) tidak menyalahi aturan.
Pasalnya pengadaan sudah dilakukan sebanyak 10 kali tender sejak 2007, namun selalu gagal. Penunjukan langsung tersebut juga sesuai dengan Permen BUMN No. 5/2008 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa.
Dalam Pasal 9 ayat 3 KUHAP jelas tertulis penunjukan langsung dapat dlakukan bila salah satu syarat terpenuhi. Di antaranya barang dan jasa tidak dapat ditunda pengadaannya dan berkaitan dengan aset strategis perusahaan.
"Pengadaan QCC merupakan aset yang sudah lama tertunda mulai 2007. Hal itu merupakan keputusan bisnis, yang kondisinya saat itu perlu segera dilakukan karena sudah tertunda tiga tahun lebih," tegasnya.
