Infografis
Suara.com - Kejaksaan Agung mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Ketua DPR Setya Novanto pekan depan. Novanto akan diperiksa terkait kasus dugaan pemufakatan jahat tindak pidana korupsi saat bertemu Presiden Direktur Utama PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin bersama pengusaha Riza Chalid.
"Kasusnya berkembang terus. Insya Allah pekan depan kami panggil, saya sudah meminta Jampidsus (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus) dan tim penyidik untuk memanggil," kata Jaksa Agung Muhammad Prasetyo di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2016).
Prasetyo mengatakan untuk memeriksa Novanto tidak perlu mendapatkan izin Presiden Joko Widodo.
"Sudah clear, tidak perlu izin Presiden karena tidak ada kaitannya dengan tugas DPR," kata dia.
Sebelumnya, pengacara Novanto, Firman Wijaya, berharap Kejaksaan Agung meminta izin Presiden dulu sebelum memanggil Novanto.
"Kami berharap Kejaksaan Agung mengacu pada putusan MK ini yang mensyaratkan pemanggilan perlu izin Presiden itu. MK sudah memberikan guideline," kata Firman.
Dalam kasus yang sama, Kejaksaan Agung telah berkali-kali memeriksa Maroef.
Riza Chalid juga belum bisa diperiksa karena tengah berada di luar negeri dan belum teridentifikasi keberadaannya.
Dalam kasus ini, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Arminsyah menganggap Novanto berpotensi melanggar Pasal 15 UU tindak pidana korupsi.
Kasus ini bermula dari laporan Menteri ESDM Sudirman Said dalam kasus "papa minta saham" ke Mahkamah Kehormatan Dewan.
