Ini Penjelasan TNI soal Minimnya Kekuatan Militer di Perbatasan

Kamis, 07 Januari 2016 | 20:05 WIB
Ini Penjelasan TNI soal Minimnya Kekuatan Militer di Perbatasan
Presiden Joko Widodo dan rombongan saat meninjau kawasan perbatasan di Desa Sei Pancang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa (16/12/2014) lalu. [Antara/M Rusman]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Ade Supandi mengakui, pulau-pulau terdepan wilayah perbatasan Republik Indonesia (RI) dengan negara tetangga masih memiliki banyak keterbatasan, seperti kekurangan pasukan dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam menjaga pertahanan negara. Hal itu antara lain dikarenakan faktor anggaran yang masih terbatas.

"Kami sudah sebar pos angkatan laut di pulau terluar sejak tahun 2000 secara bertahap, karena dananya susah (minim). Setiap pos AL ini kami tempatkan 12 personel saja dulu. Kita bangun dulu pos AL baru, kemudian isi orang-orangnya," kata Ade‎ Supandi, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (7/1/2015).

Menurut Ade, angkatan laut di pulau-pulau terdepan RI itu membutuhkan‎ peningkatan kekuatan pertahanan cadangan. Untuk sementara ini, sesuai tugas-tugas pokoknya, semua pulau di perbatasan itu dijaga ketat dengan dipagari.

"‎Berdasarkan tugas pokok mission beach kami pagari dulu semuanya. Mengingat nggak mungkin TNI AL dipenuhi kebutuhannya (alutsista dan peralatan) secara singkat. Ini untuk rencana strategis tahap III (periode) 2009-2024," ujarnya.

 
Ade menambahkan, dalam rangka penguatan pertahanan perbatasan RI, telah dikembangkan pangkalan utama TNI AL (Lantamal) di sejumlah wilayah. Di antaranya adalah tiga Lant‎amal yang telah dikembangkan baru-baru ini, yaitu Lantamal Pontianak, Tarakan dan Sorong Papua.

"TNI AL sudah mengakomodasi untuk organisasi operasional termasuk mengembangkan Lantamal.‎ Jadi tidak bisa dibangun sekaligus. Tetapi kami lengkapi dulu," kata Ade.

Selain itu, kata Ade lagi, Pangkalan AL Saumlaki, Maluku, yang berada di pulau terdepan, akan diubah menjadi tipe B, supaya kapal patroli bisa ditampung dalam jumlah banyak. Apalagi Pulau Saumlaki memiliki sumber daya alam ‎laut yang berlimpah.

"Waktu saya jadi Pangkoarmatim (Panglima Komando Armada Wilayah Timur) diresmikan Lanal Saumlaki. Nanti dikembangkan jadi tipe B dengan komandan pangkat kolonel, agar bisa menampung empat kapal combatan," jelasnya.

‎Sebelumnya secara terpisah, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan bahwa pulau-pulau terdepan di wilayah Nusa Tenggara Timur‎ (NTT) dan Maluku hanya ada dua pos AL dan dua satuan Babinsa Angkatan Darat.

Sementara, sejumlah pulau terdepan perbatasan RI lainnya juga minim kekuatan, di antaranya adalah di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku seperti Pulau Lirang, Pulau Wetar, Pulau Kisar dan Pulau Leti, serta Pulau Alor di NTT.

"Pulau ini yang terlupakan, khususnya oleh TNI. Di wilayah itu cuma ada dua TNI AL, dan dua Babinsa (Angkatan Darat) saja," ujarnya.

Maka dari itu, lanjut Gatot, kekuatan TNI di sana harus ditingkatkan, baik itu menyangkut pasukan maupun sarana dan prasarana, serta alutsista.

"‎Gelar kemampuan di sana perlu ditingkatkan," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI