Infografis
Kabar menyedihkan bagi honorer K2 dan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT), sebab Pemerintah batal mengangkat honorer 430 ribu honorer K2 termasuk Bidan PTT menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2016 dengan alasan Pemerintah tidak memiliki anggaran untuk rekrutmen pendaftaran CPNS dari honorer K2.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR Irma Suryani Chaniago mengritik integritas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi.
"Menteri Yuddy bekerja dan bicara tidak dengan data!," kata Irma dalam pernyataan resmi, Selasa (05/01/2016).
Menurut dia, jika sudah tahu pemerintah tidak punya anggaran untuk mengangkat mereka, kenapa Menteri Yuddy berani-beraninya memberikan janji?!
Harusnya, lanjut Irma, seorang menteri itu tidak asal bicara atau asal janji tanpa didukung dengan data akurat.
"Perilaku tidak bijak seperti ini merugikan pemerintah. Karena, pasti honorer K2 dan Bidan PTT yang notabene adalah rakyat akan menganggap Pemerintah melakukan ingkar janji," ujar Sekjen Kaukus Perempuan Parlemen RI itu.
Irma yang juga anggota Komisi IX itu, tentu kecewa dengan kinerja MenPAN RB yang tidak profesional seperti itu. Bisa dibayangkan, kala itu Komisi IX sudah menyampaikan apa yang disepakati MenPAN RB dengan Menkes terkait pengangkatan Bidan PTT, bahwa MenPAN RB sepakat mengangkat Bidan PTT walaupun belum seluruhnya dan berjanji sisanya akan diangkat secara bertahap.
Namun, apa yang terjadi, kado tahun baru yang diterima tenaga K2 dan Bidan PTT malah berita yang menyedihkan. Mereka gagal diangkat dengan alasan pemerintah tidak punya dana. Memang kemarin pak Menteri nggak lihat anggaran waktu janji memutuskan pengangkatan?
Dalam konteks itulah, MenPAN RB sangat jelas terkesan membohongi publik, terutama ribuan honorer K2 dan Bidan PTT. Di satu sisi, saat rapat bersama DPR, MenPAB RB berjanji akan mengangkat ribuan honorer K2 dan bidan PTT menjadi CPNS di tahun 2016. Namun, di lain sisi, ujar Irma, MenPAN RB tidak angkat mereka menjadi CPNS 2016.
"Paska reses DPR, komisi IX akan agendakan untuk panggil Menkes guna meminta keterangan atas kebijakan MenPAN tersebut. Jangan sampai gegara kecerobohan Menteri Yuddy, Menkes dianggap memberi harapan palsu pada Bidan PTT," pungkas dia.
