Infografis
Suara.com - Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Minggu (3/1/2016), menertibkan kawasan Monumen Nasional dengan melibatkan Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Pusat, Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah kalau instruksi penertiban baru dilakukan di awal-awal 2016. Ahok mengatakan sudah sejak lama memerintahkan dinas terkait untuk konsisten menertibkan destinasi andalan Indonesia itu dari keberadaan pedagang kaki lima, penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan parkir liar.
"Sudah lama disuruhnya. Makanya kita bilangin (harus lakukan penertiban), itu yang saya katakan, kenapa Suku Dinas Perhubungannya nggak kerja sama Satpol PP-nya," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (4/1/2015).
Ahok mengaku bingung dengan Sudin Perhubungan dan petugas Satpol PP yang ternyata tidak rutin menertibkan PKL dan keberadaan parkir liar di Monas. Hampir setiap kali libur tiba, sekitar kawasan tersebut semrawut oleh keberadaan mereka, katanya.
Itu sebabnya, mantan Bupati Belitung Timur menilai Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede tak becus menangani kawasan Monas yang merupakan kawasan ring satu.
"Kita tegur langsung udah wali kota-nya. Dia kan bilangnya kerja. Makanya saya ingetin wali kota," kata Ahok.
Ketika ditanya lebih jauh mengenai uang parkir liar beserta pungutan dari para pedagang Ahok masuk kemana, Ahok mengaku tak tahu.
"Nggak tahu (uang punglinya masuk kemana). Mesti panggil polisi. Makanya Wali Kota nggak becus kalau kerjanya kayak gitu, nggak bisa ngatasin," kata Ahok.
