Infografis
Suara.com - Bendahara Umum Golkar Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo membenarkan masalah tunggakan Biaya operasional di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Murni, Palmerah, Jakarta Barat.
"Saya sudah perintahkan staf untuk cek soal tunggakkan listrik di kantor DPP Partai Golkar di Slipi. Dan itu benar. Mereka belum bayar tiga bulan lebih," kata Bambang kepada suara.com saat dihubungi, Sabtu (2/1/2015).
Sekretaris Fraksi Golkar ini menambahkan, peristiwa tersebut tentu sangat disesalkannya. Kantor tersebut ditempati oleh Golkar Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono setelah terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh Golkar.
"Kubu Ancol tidak bertanggung jawab. Saya juga mendapat laporan kondisi kantor DPP Golkar Slipi sangat memprihatinkan. Selama setahun lebih dikuasai mereka, gedung tidak terawat kumuh dan kotor," ujarnya.
Selain itu, Anggota Komisi III ini mengatakan, beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kantor DPP Golkar ini juga menunggak. Bebannya pajaknya pun, sambung dia, mencapai Rp1 miliar lebih. Selain itu, katanya, gaji karyawan dan satpam, juga belum dibayarkan. Bambang pun mengambil inisiatif untuk melunasi beban itu semua.
"Yang paling memalukan adalah tunggakan PBB yang tidak mereka bayar Rp1 miliar lebih. Demikian juga gaji karyawan dan satpam, juga tidak dibayar. Karena kubu Ancol sudah kibarkan bendera putih, maka Saya baru saja tugaskan staff untuk mengurus dan melunasinya. Termasuk tunggakan-tugakan lainnya," kata dia.
Bambang menambahkan, renovasi dan perbaikan untuk kantor ini juga akan ditanggungnya. Senin pepan depan, Bambang menjanjikan hal ini selesai semua.
"Dan pastinya juga nanti perbaikan kantor yang rusak berat karena dipergunakan secara tidak bertanggung jawab selama setahun lebih mereka kuasai. Mudah-mudahan minggu depan seluruh tunggakan yg mereka tinggalkan sudah kita lunasi," kata Bambang.
