Infografis
Untuk menyelesaikan kisruh, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung meminta Golkar menyelenggarakan musyawarah nasional tahun 2016.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Azis Syamsuddin, mengatakan usulan Akbar tentu akan dibawa dibicarakan di tingkat DPP Partai Golkar. Namun, Azis bersikukuh kalau kepengurusan kubunya yang sah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung.
"Permintaan itu kita hargai, itu bisa jadi pembahasan di DPP," kata Azis di DPR, Rabu (30/12/2015).
Menurut Azis dengan keluarnya putusan MA, berarti Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly harus mengeluarkan pengakuan terhadap Golkar kubu Aburizal Bakrie atau kepengurusan hasil munas di Bali.
Namun, Azis menyayangkan Yasonna tidak melaksanakan merespon putusan MA. Itu sebabnya, Azis menyarankan Yasonna mundur saja, seperti Dirjen Perhubungan Darat yang mundur karena merasa tidak mampu menjalankan tugas mengatasi kemacetan.
"Sejak putusan itu diketok, saat itulah Yasonna memutuskan. Kalau tidak bisa melaksanakan substansi hukum, ya sebaiknya dia mundur seperti Dirjen Pajak dan Dirjen Perhubungan Darat," ujarnya.
Sementara itu anggota Fraksi Golkar kubu Agung Laksono, Fayakhun Andriadi, menganggap munas seperti yang diminta Akbar perlu digelar untuk mengembalikan kepengurusan Golkar ke Munas Riau yang habis pada 31 Desember 2015.
"Keputusan MA yang memerintahkan agar Menkumham mencabut SK, ada batas waktu empat bulan, sehingga bila tidak dicabut akan tercabut dengan sendirinya, yaitu Februari 2016. Dengan demikian, per tanggal 1 Januari surat itu tercabut sendiri dan kepengurusan Munas Ancol masih berlaku dan sah," kata anggota Fayakhun.
"Munas Ancol juga berhak menggelar Munas sesuai dengan keputusan MPG secara legal sah, sebelum SK Menkumham tercabut dengan sendirinya," tambah Fayakhun Andriadi.
Fayakhun mempertanyakan kenapa kubu Aburizal tidak setuju munas, padahal dorongan untuk menyelenggarakannya makin menguat. Senior Partai Golkar, seperti Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, Siswono Yudo Husodo, sepakat munas digelar di awal 2016 demi masa depan partai.
"Keinginan bersatu sudah terlihat. Sepertinya kok Pak Ical tinggal sendirian yang tidak menghendaki Munas. Ada apa?" katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Azis Syamsuddin, mengatakan usulan Akbar tentu akan dibawa dibicarakan di tingkat DPP Partai Golkar. Namun, Azis bersikukuh kalau kepengurusan kubunya yang sah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung.
"Permintaan itu kita hargai, itu bisa jadi pembahasan di DPP," kata Azis di DPR, Rabu (30/12/2015).
Menurut Azis dengan keluarnya putusan MA, berarti Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly harus mengeluarkan pengakuan terhadap Golkar kubu Aburizal Bakrie atau kepengurusan hasil munas di Bali.
Namun, Azis menyayangkan Yasonna tidak melaksanakan merespon putusan MA. Itu sebabnya, Azis menyarankan Yasonna mundur saja, seperti Dirjen Perhubungan Darat yang mundur karena merasa tidak mampu menjalankan tugas mengatasi kemacetan.
"Sejak putusan itu diketok, saat itulah Yasonna memutuskan. Kalau tidak bisa melaksanakan substansi hukum, ya sebaiknya dia mundur seperti Dirjen Pajak dan Dirjen Perhubungan Darat," ujarnya.
Sementara itu anggota Fraksi Golkar kubu Agung Laksono, Fayakhun Andriadi, menganggap munas seperti yang diminta Akbar perlu digelar untuk mengembalikan kepengurusan Golkar ke Munas Riau yang habis pada 31 Desember 2015.
"Keputusan MA yang memerintahkan agar Menkumham mencabut SK, ada batas waktu empat bulan, sehingga bila tidak dicabut akan tercabut dengan sendirinya, yaitu Februari 2016. Dengan demikian, per tanggal 1 Januari surat itu tercabut sendiri dan kepengurusan Munas Ancol masih berlaku dan sah," kata anggota Fayakhun.
"Munas Ancol juga berhak menggelar Munas sesuai dengan keputusan MPG secara legal sah, sebelum SK Menkumham tercabut dengan sendirinya," tambah Fayakhun Andriadi.
Fayakhun mempertanyakan kenapa kubu Aburizal tidak setuju munas, padahal dorongan untuk menyelenggarakannya makin menguat. Senior Partai Golkar, seperti Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, Siswono Yudo Husodo, sepakat munas digelar di awal 2016 demi masa depan partai.
"Keinginan bersatu sudah terlihat. Sepertinya kok Pak Ical tinggal sendirian yang tidak menghendaki Munas. Ada apa?" katanya.
