Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid angkat bicara mengenai wacana perombakan Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia mengingatkan kalau terjadi reshuffle, jangan sampai dilakukan secara transaksional.
"Reshuffle jangan transaksional, tapi harus profesional. Meski melibatkan partai politik, saya harap bukan transaksional," kata Hidayat, Minggu (27/12/2015).
Anggota Majelis Syuro PKS memperkirakan kalau Presiden Jokowi mengganti menteri dengan cara politik transaksional, ke depan jalannya kabinet akan tetap terhambat.
Sebab, kata dia, menteri yang dipilih dengan cara transaksional tak menjamin lebih baik dari menteri sebelumnya.
Dia berharap reshuffle kabinet jilid II merupakan solusi atas berbagai kekurangan pemerintahan selama ini.
"Hendaknya reshuffle nanti menjadi solusi, salah satunya untuk merealisasikan janji Jokowi," katanya.
Sebelumnya, dia menyebutkan PKS tidak akan masuk kabinet pemerintahan Jokowi. PKS tetap akan bersama Koalisi Merah Putih dan mengawasi pemerintahan.
"Telah ditegaskan bahwa PKS tidak mengikuti langkah partai PAN (merapat ke pemerintah), Kami tetap di KMP (Koalisi Merah Putih)," katanya.
