Infografis
Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut tidak menutup kemungkinan jika Presiden Joko Widodo bakal menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun pada Juli 2016 mendatang.
Koodinator KontraS Haris Azhar menduga ditunjuknya Budi Gunawan untuk menggeser posisi Kapolri Jendral Badrodin Haiti lantaran Budi Gunawan dianggap memiliki jasa besar saat Jokowi maju dalam pemilihan Presiden 2014 lalu.
"Bukan tidak mungkin dia (Budi Gunawan) akan dijadikan Kapolri. Budi Gunawan akan digeser karena Jokowi punya hutang budi besar kepada Budi Gunawan," kata Koordinator KontraS, Haris Azhar di kantornya, Sabtu (26/12/2015).
Meski demikian, menurutnya, jika Presiden Jokowi kembali menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri akan banyak penolakan dari berbagai pihak.
"Kalau Budi Gunawan dimajukan akan jadi kontroversi," katanya.
Akan tetapi, katanya, Jokowi pun telah menyusun strategi khusus jika banyak penolakan jika Budi Gunawan ditunjuk untuk menduduki orang nomer satu di Polri.
Menurut informasi yang diperolehnya, Jokowi pun sudah memesan 'tiket' agar Budi Gunawan bisa masuk dalam jajaran Menteri di kabinet kerja. Budi Gunawan akan diposisikan sebagai Menteri Perhubungan menggantikan Ignasius Jonan.
Pasalnya Haris menganggap Jonan telah melakukan hal yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Belum lama, Jonan sempat membuat heboh publik dengan mengeluarkan kebijakan mengenai pelarangan beroperasi ojek dan taksi berbasis online.
"Informasinya yang saya dapat seperti itu," kata Haris.
Haris juga menilai jika peran Jenderal Badrodin Haiti pun telah ikut terlibat politik praktis dalam lingkaran orang-orang istana.
