Infografis
Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (KontraS) menduga lambatnya pengungkapan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu lantaran Jaksa Agung Muhammad Prasetyo terlibat dalam pertarungan politik di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Dugaan saya karena 'klik' politiknya beda. Dan itu yang menjadikan salah satu kasus pelanggaran HAM itu lambat pengusutannya. Ada tarung politik di sini," kata koordinator KontraS Haris Azhar, di kantornya, Jakarta, Sabtu (26/12/2015).
Haris mengatakan Prasetyo cenderung sengaja membiarkan pihak-pihak yang terlibat kasus pelanggaran HAM masa lalu bebas berkeliaran. Dia sendiri menyebut mantan Kepala BIN Hendropriyono sebagai salah satu pihak yang diduga terlibata dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu.
"Jaksa Agung seakan mengendapkan kasus ini karena Hendro Priyono disebut-sebut bertanggungjawab atas kasus pelanggaran HAM," kata Haris.
KontaS, katanya, juga sempat memberikan surat kepada Prasetyo guna mempertanyakan penanganan kasus pelanggaran HAM namun hingga kini tidak pernah digubris.
"KontraS sudah berkirim surat sebanyak tiga kali untuk membicarakan berbagai kasus masa lalu tapi tidak pernah ditanggapi," katanya.
Bahkan Haris mengaku pernah menanyakan langsung kepada Prasetyo saat dirinya menghadiri peringatan HAM se-dunia di Istana Negara. Akan tetapi, Haris menilai dalam pertemuan itu, nampak tidak ada niatan dari Prasetyo untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
"Terus dia (Jaksa Agung) bilang kamu jangan sok jagoan, dan saya katakan karena saya sudah mengawal berbagai kasus pelanggaran HAM ini," ungkap Haris.
Dia sendiri pun membandingkan penanganan kasus pelanggaran HAM dengan penyelidikan kasus dugaan pemufakatan jahat PT Freeport Indonesia yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha minyak Riza Chalid.
Haris menuding Prasetyo memang memanfaatkan moment kasus 'Papa Minta Saham' tersebut agar aman dari target rencana perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.
