Infografis
Suara.com - Junta militer memperpanjang masa kekuasaan di Thailand sampai 2017. Meski mereka menyebut ini bagian dari tahap reformasi 'fase dua'.
Kalangan militer akan memasuki kekuasaan keduanya setelah 2014 lalu mengkudeta pemerintah sipil pimpinan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Kudeta itu sebabkan isu korupsi dan nepotisme.
Dalam sebuah siaran televisi yang disiarkan langsung, Rabu (23/12/2015), junta militer mengatakan akan menyerahkan kekuasaan ke sipil pada Juli 2017. Nantinya akan digelar pemilihan umum, meski itu terus gagal.
Pimpinan Junta Militer, Prayuth mengatakan junta akan menyelesaikan masa reformasi.
"Kami telah satu tahun dan enam bulan tersisa mulai Januari 2016 sampai Juli 2017," katanya.
"Kita sedang memasuki fase dua sekarang."
Catatan Reuters, selama dipegang Junta Militer, perekonomian Thailand tergantung dengan ekspor. Di sisi lain pembangunan masih anjlok, bahkan rendah di Asia Tenggara.
Kepemimpinan pemerintahan Junta sangat militeristik dan 'keras'. Kebebasan pendapat dibungkam dan banyak orang ditangkap karena mengkritik pemerintah dan raja. Ini semua dikritik PBB dan negara barat dengan alasan melanggar HAM. (Reuters)
