Kebijakan Bappenas Perlambat Pembangunan Gedung Markas Densus 88

Ruben Setiawan Suara.Com
Selasa, 22 Desember 2015 | 03:59 WIB
Kebijakan Bappenas Perlambat Pembangunan Gedung Markas Densus 88
Densus 88 Antiteror Mabes Polri mengawal petugas yang membawa barang bukti dari rumah Tuah Febriwansyah yang diduga terlibat dalam jaringan ISIS di Tangerang Selatan, Banten, Minggu (22/3). (Antara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) untuk mengurangi anggaran belanja modal Polri, ternyata memperlambat dalam proses pembangunan gedung Markas Komando Densus 88 Anti Teror di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

"Pada pengajuan penetapan pertama sebesar Rp150 miliyar, sebetulnya udah dipenuhi. Tapi karena ada kebijakan dari pemerintah jadi anggaran belanja untuk modal Polri dikurangi oleh Bappenas," kata Kepala Polisi Daerah Inspektur Jendral Tito Karnavian, kepada wartawan, di Markas Besar Polda Metro Jaya, Senin (21/12/2015).

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa kepolisian (Polri) seharusnya mendapatkan anggaran dan sebesar Rp1,4 triliun. Akan tetapi, dana tersebut sekarang telah dikurangi menjadi Rp1 triliun, dan sehingga hanya tersisa Rp400 miliyar saja jatah untuk kepolisian (Polri).

"Yang saya dengar itu, informasinya dana anggaran polri dikurang sebanyak Rp1 triliun. Nah, makanya sisanya itu tinggal Rp400 miliar aja sekarang," ujarnya.

Tito pun menambahkan bahwa uang Rp400 miliyar tersebut, harus dibagi-bagi dengan beberapa Polda.

"Kita hanya punya Rp 50 miliyar saja, karena uang yang Rp400 miliyar itu harus dibagi-bagi ke seluruh Polda, Mabes dan juga Polsek," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Daerah Polda Metro Jaya, Inspektur Jendral Polisi Tito Karnavian menjajikan gedung Markas Komando Densus 88 Anti Teror akan selesai pembangunannya pada akhir tahun 2016.

"Kami kekurangan anggaran sebesar Rp150 miliyar, tapi untuk tahun depan kita hanya mendapatkan jatah anggaran Rp50 miliyar," kata Tito, di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (21/12/2015).

Lebih lanjut, Tito mengatakan bahwa pihaknya kini sedang meminta anggaran tambahan Rp100 miliyar, untuk kekurangan anggaran dana pembuatan gedung tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun, dia berharap agar mendapatkan anggaran tambahan untuk pembangunan gedung tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) di bulan Januari dan Febuari tahun 2016.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI