Infografis
Suara.com - Nama Basaria Panjaitan masuk menjadi salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019. Wanita pertama yang menjadi pimpinan lembaga anti rasuah ini merupakan Polwan dengan pangkat Inspektur Jenderal.
Menanggapi hal ini, Koordinator Divisi Hukun Dan Monitoring Peradilan ICW, Emerson Juntho mengkhawatirkan Basaria masih memiliki kepentingan apabila menangani kasus yang menyangkut dengan kepolisian. Untuk itu ia meminta kepada Basaria untuk melepas segala atribut tentang kepolisian.
"Dalam konteks Basaria, kekhawatiran kita kan ini berkaitan dengan penanganan kasus yang melibatkan aparat penegak hukum khususnya kepolisian," kata Emerson setelah menjadi pembicara pada acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/12/2015).
"Ada tidak titipan pihak Polri kepada Basaria untuk dia menangani dugaan korupsi di lembaga penegak hukum. Kalau itu yang terjadi jangan-jangan betul KPK atau pimpinan ini sudah diintervensi," tambahnya.
ICW mendapat laporan kalau Basaria akan fokus di bidang penindakan. Kalau itu terjadi dikatakan Emerson, KPK ke depan agak sulit untuk menangani kasus-kasus penegak hukum yang menyeret aparat di kepolisian.
"Kalupun ditangani adalah kasus-kasus di luar penegak hukum. Seperti yang terjadi di KPK jilid pertama dan KPK jilid III akhir di zaman era Ruki," katanya.
Jika hal tersebut benar, maka ia bisa memastikan tak ada kasus hukum yang menyangkut dengan kepolisian ditangani KPK.
"Kalau itu yang terjadi, fokus pemberantasan korupsi pastinya akan mengalami gangguan. Karena yang kita harapkan dari KPK adalah KPK juga masuk ke dalam korupsi di yudikatif atau aparat penegak hukum," jelas Emerson.
